RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan tema sinergi layanan apostille dan legalisasi dalam mewujudkan standarisasi global dokumen publik, Selasa 7 April 2026. Kegiatan ini ditujukan bagi instansi pemerintah, mahasiswa, serta masyarakat luas guna meningkatkan pemahaman terhadap layanan hukum yang semakin modern dan efisien.

Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Riau, Dewi Sri, menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi layanan apostille sekaligus memberikan pemahaman terkait perbedaan antara apostille dan legalisasi (leges).

“Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami perbedaan antara apostille dan leges serta kemudahan yang ditawarkan dalam layanan terbaru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, legalisasi atau leges merupakan metode tradisional dalam pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Proses tersebut harus melalui beberapa tahapan yang cukup panjang, bahkan bisa mencapai lima tahap lintas instansi.

Sementara itu, melalui layanan apostille, proses birokrasi dapat disederhanakan menjadi satu tahapan saja. Kewenangan yang sebelumnya harus melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, kini cukup dilakukan di Kementerian Hukum.

“Apostille merupakan bentuk penyederhanaan birokrasi sehingga prosesnya lebih cepat, efisien, dan praktis,” jelas Dewi Sri.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, civitas akademika, hingga masyarakat umum. Selain hadir secara langsung, sebagian peserta juga mengikuti kegiatan ini secara virtual.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami layanan apostille serta memanfaatkannya untuk kebutuhan dokumen internasional. Dengan demikian, standarisasi dokumen publik Indonesia di tingkat global dapat terwujud secara lebih optimal.