RRI.CO.ID, Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono, menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage atau Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di lapangan. Ia menilai sosialisasi program tersebut masih belum merata sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Hal ini disampaikan setelah dirinya menerima sejumlah aduan warga saat kegiatan reses. Beberapa warga mengaku tidak dapat memanfaatkan layanan UHC saat berobat di puskesmas.

“Aduan ini saat saya menyerap aspirasi warga akhir pekan kemarin. Warga mengaku ditolak puskesmas setempat saat ingin berobat. Sudah bawa KTP saat berobat, tiba-tiba pegawai puskesmas menyarankan harus ke BPJS dulu, selesaikan tunggakan yang ada, baru bisa dilayani,” ujarnya Minggu 5 April 2026.

Menurut Sigit, keluhan tersebut tidak hanya disampaikan oleh satu orang. Ia menemukan pola yang sama dari beberapa warga di wilayah Panam atau Kecamatan Tuah Madani.

Ia menilai kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama program UHC yang seharusnya memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan mudah bagi seluruh masyarakat.

“Kasus seperti ini sudah berulang kali dilaporkan warga ke kami. Jangan dibuat masyarakat bimbang, harus ada solusi jika memang ada masalah soal anggaran UHC. Nyatanya, masih tidak sesuai dengan programnya,” tegasnya.

Sigit meminta Pemerintah Kota Pekanbaru segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh puskesmas memahami mekanisme layanan UHC secara jelas.

Ia juga menyarankan agar setiap puskesmas menyediakan informasi terbuka terkait syarat layanan UHC. “Buat penyebaran informasi yang akurat. Biar tidak salah tafsir antara masyarakat dengan Pemko. Jangan dibuat masyarakat makin susah ingin berobat,” katanya.

Selain itu, ia mempertanyakan kemungkinan keterbatasan kuota atau anggaran program tersebut. Ia meminta kejelasan agar masyarakat tidak diarahkan bolak-balik ke BPJS tanpa kepastian.

“Maka ini harus ditindaklanjuti pemko melalui dinas kesehatan. Jangan hanya lips service saja. Sampaikan saja apakah memang kita masih sanggup untuk UHC ini, sehingga masyarakat paham,” tambahnya.

Sebagai informasi, anggaran UHC Kota Pekanbaru pada tahun 2023 mencapai Rp51 miliar, terdiri dari Rp41 miliar APBD murni dan Rp10 miliar APBD perubahan. Sementara pada tahun 2024, anggaran yang disiapkan tercatat sebesar Rp19 miliar,