RRI.CO.ID, Pekanbaru - Komisi IV DPRD Riau mengungkap adanya dugaan praktik perlindungan terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dalam proses penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau bersama aparat kepolisian. Temuan ini menjadi perhatian karena dinilai menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Selama ini, kendaraan ODOL kerap dikeluhkan masyarakat karena sering melintas di berbagai ruas jalan, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun nasional di wilayah Riau. Meski telah dilakukan penindakan, kendaraan tersebut terkesan tetap beroperasi tanpa hambatan berarti.

Penindakan berupa tilang yang dilakukan aparat dinilai belum memberikan efek jera. Pelanggaran yang sama terus berulang, sehingga menimbulkan kesan bahwa sanksi yang diberikan tidak cukup kuat untuk menekan praktik ODOL.

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Sholihin, menyatakan pihaknya akan membawa persoalan ini ke tingkat pembahasan yang lebih luas bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Sebenarnya sudah oke diskusi terkait hal ini, dan kita akan melibatkan Forkopimda. Karena biasanya pelaku ODOL ini mengatasnamakan adanya pihak yang membekingi mereka,” ujar Makmun, Minggu 5 April 2026.

Ia menambahkan, kondisi di lapangan sering kali menjadi rumit karena adanya intervensi dari pihak tertentu. Bahkan, menurutnya, petugas yang melakukan penindakan terkadang mendapat tekanan untuk tidak melanjutkan proses tilang.

“Kadang-kadang petugas Dishub ini dihubungi oleh pihak di atasnya untuk tidak melakukan penindakan. Ini yang menjadi kendala serius, sehingga perlu penanganan bersama,” tegasnya.

DPRD Riau menilai kolaborasi lintas lembaga melalui Forkopimda menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh. Diharapkan, dengan koordinasi yang lebih kuat, penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL dapat berjalan lebih tegas dan konsisten.