RRI.CO.ID, Pekanbaru - Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menyoroti rencana Work From Anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.

Mulai April 2026, Pemko Pekanbaru berencana memberlakukan WFA setiap Jumat. Isa menekankan, meski efisiensi penting, kebijakan ini harus tetap menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

“Beberapa pekerjaan tidak bisa diselesaikan sepenuhnya secara daring. Jadi penerapannya harus fleksibel sesuai pelayanan yang dibutuhkan warga,” jelas Isa usai menghadiri peluncuran TRC Pekanbaru Aman 112.

Legislatif juga mengingatkan potensi penyalahgunaan jam kerja. ASN dituntut tetap profesional meski tidak berada di kantor dan bebas dari pengawasan langsung.

“Tidak boleh sampai bekerja jadi tidak fokus atau menurun performanya. Ini harus diantisipasi,” ujarnya pada Rabu 1 April 2026.

Isa menyarankan penerapan WFA dilakukan secara bertahap, disertai evaluasi berkala untuk menilai dampaknya terhadap kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat.

“Kita coba dulu, lalu pantau hasilnya. Jika ada penurunan kinerja, evaluasi harus dilakukan,” tambahnya.

Pemantauan yang terukur dianggap krusial agar hak masyarakat tetap terpenuhi meski ada perubahan jadwal kerja.

“Kita berharap Pemko serius melakukan pengawasan dan evaluasi, supaya layanan publik tetap maksimal,” tutup Isa.

Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan WFA setiap Jumat bertujuan menghemat energi dan menekan emisi, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan di lapangan.