RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Indragiri Hilir terus menunjukkan peningkatan sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, luas lahan yang terbakar dari Januari hingga akhir Maret mencapai 141,9 hektare dengan 481 titik panas (hotspot) terpantau.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menyusul prediksi BMKG yang menyebutkan musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih lama.

Puncak kejadian terjadi pada 25 Maret 2026, saat BPBD Inhil menerima laporan kebakaran di beberapa wilayah, di antaranya Desa Bekawan Kecamatan Mandah, Desa Pasir Mas Kecamatan Batang Tuaka, serta Desa Teluk Nibung dan Sungai Danai di Kecamatan Pulau Burung.

Merespons laporan tersebut, tim reaksi cepat BPBD Inhil langsung diterjunkan ke lokasi dengan membagi tiga tim penanganan. Namun, kondisi di lapangan cukup menantang. Titik api berada jauh dari sumber air dan mulai mendekati permukiman warga, khususnya di wilayah Pulau Burung.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, segera menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Inhil, R. Arliansah, untuk mengambil langkah cepat melalui pemadaman udara. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas kondisi darurat yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, BPBD Inhil mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Provinsi Riau untuk pelaksanaan water bombing.

“Kami telah mengirimkan surat permohonan bantuan untuk pemadaman udara guna mengatasi kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat,” ujar R. Arliansah, Minggu 29 Maret 2026.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran demi keselamatan bersama,” tegasnya.