RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau yang membahas jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Senin 16 Maret 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan. Pemerintah Provinsi Riau diwakili Sekretaris Daerah, bersama 33 anggota DPRD, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, Bappeda, wartawan, serta Lembaga Bantuan Hukum.

Agenda rapat ini bertujuan mendengarkan jawaban Gubernur Riau atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2025. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pembahasan LKPJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyampaiannya, Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah memberikan penjelasan atas berbagai masukan, saran, dan pertanyaan dari fraksi DPRD. Tanggapan tersebut mencakup kinerja pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program prioritas, peningkatan pelayanan publik, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD.

“Kehadiran kami merupakan bentuk dukungan terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan daerah.

Meski tidak hadir secara langsung, Rudy Hendra Pakpahan diwakili oleh jajaran Kanwil Kemenkum Riau dalam forum tersebut. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui keikutsertaan dalam rapat paripurna ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.