RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Evenri Sihombing, menyoroti masih rendahnya efektivitas penggunaan anggaran di sejumlah program pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar anggaran belum sepenuhnya memberikan dampak langsung terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan.

Menurut Evenri, sekitar 74 persen anggaran yang digunakan saat ini dinilai belum efektif dalam mencapai tujuan program. Ia mencontohkan program penanganan stunting yang memiliki alokasi anggaran cukup besar, namun sebagian besar justru terserap untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung.

“Hampir 74 persen anggaran kita tidak efektif. Misalnya penanganan stunting dengan anggaran sekitar Rp1 miliar, tetapi hampir Rp600 juta digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Sementara intervensi langsung kepada masyarakat justru tidak terlihat,” ujar Evenri pada Kamis 6 Maret 2026.

Ia mengingatkan agar pimpinan organisasi perangkat daerah, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat, lebih cermat dalam mengevaluasi program dan kegiatan yang dijalankan.

Evenri menekankan pentingnya mengubah orientasi perencanaan program pemerintah dari sekadar menghasilkan output kegiatan menjadi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Sekarang orientasi kita bukan lagi hanya pada output, tetapi pada dampaknya. Program harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Haryanto, menilai masih banyak potensi daerah yang dapat digali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus fokus bekerja dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada.

Menurutnya, daripada hanya meratapi kondisi yang ada, pemerintah harus bergerak cepat menyusun langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi daerah.

“Ada potensi besar yang bisa kita kembangkan ke depan. Kita tidak bisa hanya meratap, tetapi harus bekerja keras dan menyusun langkah-langkah konkret agar semua pihak bisa bergerak bersama,” kata SF Haryanto.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah menelusuri potensi kebocoran dalam sektor energi, khususnya terkait distribusi minyak. Menurutnya, pemerintah akan menelusuri data produksi hingga distribusi minyak yang dikeluarkan oleh pihak terkait.

SF Haryanto menyebutkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menelusuri alur distribusi minyak, termasuk data produksi yang dikeluarkan oleh BP Migas dan penyalurannya oleh Pertamina.

“Kita ingin mengetahui secara jelas berapa produksi minyak yang keluar, ke mana disalurkan, dan bagaimana alur distribusinya. Ini yang sedang kita telusuri agar tidak ada potensi kebocoran,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau berharap evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta penelusuran potensi kebocoran di sektor energi dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah di masa mendatang