RRI.CO.ID, Pekanbaru - Sebanyak 401 guru bantu di Provinsi Riau terpaksa dirumahkan setelah kebijakan pembiayaan mereka tidak lagi ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Para guru yang sebelumnya berstatus guru bantu ini kini tidak lagi menjalankan tugas mengajar seperti sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, 321 orang merupakan guru di jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas), sementara 80 guru lainnya bertugas di tingkat Pendidikan Menengah (Dikmen).

Selama ini, para guru bantu tersebut berperan penting dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Namun, adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat membuat tanggung jawab pembiayaan mereka tidak lagi berada di bawah pemerintah provinsi.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pembayaran gaji guru bantu kini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sayangnya, sebagian daerah belum memiliki ketersediaan anggaran untuk menampung para guru tersebut, sehingga banyak dari mereka akhirnya harus dirumahkan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Abdul Kasim, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para guru yang terdampak kebijakan tersebut. Bahkan, menurutnya jumlah guru yang terkena dampak kebijakan ini bisa mencapai ribuan orang.

Politisi PKS dari daerah pemilihan Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti itu menyampaikan bahwa Komisi V DPRD Riau berencana mengadakan pertemuan dengan para guru yang dirumahkan untuk membahas persoalan tersebut.

"Kami sedang mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan mereka. Kalau memungkinkan, besok juga akan kami jadwalkan," ujar Kasim pada Rabu 4 Maret 2026.

Ia juga mengaku prihatin dengan kondisi para guru bantu yang kini tidak lagi menerima gaji dari Pemprov Riau. Sementara ketika kewenangan pembiayaan dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota, sebagian daerah belum mampu menampung mereka karena keterbatasan anggaran.