RRI.CO.ID, Pekanbaru - Genap berusia 40 tahun pada 3 Maret 2026, Koperasi Harsa Husada Dinas Kesehatan Provinsi Riau mulai melakukan pembenahan besar-besaran dengan mengarah pada sistem pengelolaan berbasis teknologi. Transformasi ini menjadi langkah strategis memasuki dekade kelima agar koperasi mampu menjawab tantangan digitalisasi serta meningkatkan profesionalisme dan transparansi tata kelola.

Plt Ketua TP PKK Provinsi Riau, Adrias Hariyanto, menegaskan koperasi yang berdiri sejak 1986 tersebut harus berani beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, model konvensional sudah tidak lagi cukup untuk menghadapi persaingan dan perubahan perilaku ekonomi anggota.

“Koperasi tidak boleh hanya bertahan. Harus adaptif terhadap teknologi, kreatif mengembangkan unit usaha, dan profesional dalam tata kelola,” ujarnya saat meninjau perkembangan koperasi di Kantor Dinas Kesehatan Riau, Selasa 3 Maret 2026.

Sebagai bentuk pembaruan, manajemen meluncurkan program Belanja Barang Islami (BBI) serta pemberlakuan harga promo di unit Toserba. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing usaha sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Adrias juga menekankan penguatan koperasi memiliki dampak langsung terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Ia menilai koperasi dan gerakan PKK memiliki keterkaitan strategis, terutama dalam mendorong sirkulasi modal yang sehat serta meningkatkan daya beli rumah tangga.

“Koperasi yang kuat akan memperkuat ekonomi keluarga. Perempuan memegang peran penting sebagai pengelola keuangan rumah tangga dan penggerak ekonomi yang berdaya saing,” katanya.

Ke depan, pengelolaan koperasi akan diarahkan pada sistem berbasis teknologi informasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dana anggota. Orientasi manajemen pun tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan aset, tetapi lebih pada dampak dan manfaat berkelanjutan bagi anggota.

Memasuki usia ke-40, Koperasi Harsa Husada ditargetkan menjadi percontohan koperasi modern di lingkungan instansi pemerintahan, dengan ekosistem usaha yang sehat, adaptif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara berkelanjutan.