RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai memperketat pengendalian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aspek pengelolaan dapur layanan gizi. Pengetatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani kebutuhan konsumsi peserta didik.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian arah program, dari yang sebelumnya menitikberatkan pada perluasan jumlah dapur, kini bergeser pada pemastian mutu dan keamanan pangan.
Menurutnya, pada tahap awal program pemerintah masih memberikan ruang bagi banyak pihak untuk berpartisipasi. Namun seiring berjalannya waktu, pendekatan tersebut perlu diubah agar pelaksanaan program tidak mengabaikan standar kesehatan.
“Sekarang yang menjadi perhatian utama adalah kualitas dapur. Semua pengelola SPPG wajib memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, tidak ada lagi toleransi untuk standar yang di bawah aturan,” kata Ingot, Selasa 24 Februari 2026.
Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak sekolah menjadi prioritas utama, sehingga setiap tahapan pengolahan makanan harus diawasi secara ketat. Untuk itu, dalam waktu dekat Pemko Pekanbaru akan menggelar pertemuan bersama Koordinator Wilayah SPPG dan unsur Satuan Tugas terkait.
Agenda tersebut akan difokuskan pada peninjauan ulang seluruh dapur SPPG yang telah beroperasi, sekaligus mengevaluasi tingkat kepatuhan mereka terhadap ketentuan keamanan pangan yang berlaku.
Salah satu aspek penting dalam proses penilaian adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi syarat utama sebagai penanda bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta prosedur pengolahan makanan yang aman dan sehat sesuai pedoman Dinas Kesehatan.
Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa dari 119 dapur SPPG yang terdaftar di Kota Pekanbaru, baru sekitar 100 dapur yang aktif menjalankan operasional. Kondisi ini mendorong Pemko untuk menelusuri berbagai kendala yang dihadapi pengelola di lapangan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....