RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus memperkuat upaya meningkatkan kemandirian ekonomi melalui rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Komitmen tersebut kembali dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Bupati Kuansing, Mukhlisin, Senin 23 Februari 2026, di ruang kerja Wakil Bupati.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah persiapan yang disusun secara bertahap guna menghadirkan BUMD sebagai sarana penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan potensi lokal, serta pengembangan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam arahannya, Mukhlisin menegaskan proses pembentukan BUMD harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah dirancang oleh Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Ia menilai keberadaan BUMD nantinya tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang dikelola secara profesional dan terbuka.

“BUMD harus dibangun dengan perencanaan yang matang. Kita ingin lembaga ini benar-benar mampu memberi kontribusi nyata bagi daerah, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.

Salah satu agenda utama yang tengah dipersiapkan adalah penyusunan studi kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kajian tersebut akan mencakup analisis potensi usaha, peluang pasar, aspek legalitas, kebutuhan pembiayaan, hingga proyeksi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Mukhlisin, kajian komprehensif sangat penting agar usaha yang dirancang memiliki arah yang jelas dan mampu bertahan secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa perencanaan berbasis data akan menjadi landasan utama sebelum BUMD resmi dibentuk.

Langkah pemerintah daerah ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur tata kelola BUMD secara profesional dan akuntabel.

Rapat tersebut turut dihadiri para asisten, staf ahli, inspektur daerah, serta perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Bappeda, BPKAD, Bapenda, Kesbangpol, Dinas Kopdagrin, Dinas Perkebunan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata. Keterlibatan berbagai sektor diharapkan mampu mempercepat penyusunan dokumen pendukung sekaligus memperkuat sinergi lintas instansi.

Secara strategis, BUMD yang direncanakan akan difokuskan pada pengelolaan sektor unggulan daerah, mulai dari perkebunan, perdagangan, infrastruktur hingga pariwisata. Dengan manajemen yang terarah dan berbasis kajian ilmiah, pemerintah optimistis BUMD Kuansing dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui persiapan yang terstruktur ini, Pemkab Kuansing menunjukkan komitmennya dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan ke depan.