Jumlah ini terdiri dari tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp42 miliar dan tunda bayar tahun 2025 sebesar Rp127 miliar.

"Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, total tunda bayar kami mencapai Rp169 miliar untuk tahun 2024 dan 2025," kata Kepala BPKAD Kuansing, Jafrinaldi, Senin, 23 Februari 2026.

Menurut Jafrinaldi, Pemkab Kuansing bertekad untuk segera mencari solusi penyelesaian masalah ini di tahun 2026. Di dalam TAPD, salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah rasionalisasi anggaran tahun 2026 dan pencarian sumber pembiayaan, termasuk pengajuan pinjaman.

Pinjaman tersebut bisa berasal dari perbankan atau lembaga non-perbankan, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencananya, Pemkab hanya akan mengajukan pinjaman jangka pendek yang diharapkan bisa dilunasi pada tahun yang sama.

Pemkab Kuansing mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman kepada PT Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), keduanya merupakan perusahaan milik negara.

"Proses pengajuan pinjaman ini sudah berjalan lancar, baik dengan BRKS maupun dengan PT SMI. Kami mengajukan pinjaman ini untuk mengatasi tunda bayar yang melibatkan kewajiban fisik dan non-fisik," ujarnya.

Namun, BRKS hanya dapat digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan kewajiban wajib, bukan untuk pembayaran tunda bayar fisik. Oleh karena itu, Pemkab Kuansing juga mengajukan permohonan ke PT SMI.

Proses pengajuan pinjaman ini juga melibatkan Sekwan yang ikut berperan dalam pembahasan bersama DPRD Kuansing.

Terkait jumlah pinjaman yang akan diajukan, Jafrinaldi menyatakan bahwa mereka belum dapat memastikan angka pastinya karena jumlah yang disetujui akan bergantung pada penilaian yang dilakukan oleh BRKS dan PT SMI.