RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat pada tahun 2026. Di tengah tekanan fiskal, ia memastikan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan tanpa gangguan.
Pernyataan tersebut disampaikannya di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat 20 Februari 2026. Ia mengakui kondisi keuangan daerah menuntut pemerintah melakukan penyesuaian dan penyusunan skala prioritas, termasuk menyelesaikan kewajiban yang sempat tertunda.
Menurutnya, penyelesaian tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur anggaran ke kabupaten/kota menjadi agenda penting agar pembangunan di daerah tidak terhambat. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan kas daerah.
“Kami pastikan kewajiban tersebut diselesaikan secara bertahap dan tuntas pada 2026. Memang di tahun pertama ini belum semua harapan dapat terpenuhi karena kondisi fiskal yang menuntut prioritas,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas program yang belum berjalan optimal dalam setahun terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola keuangan terus dilakukan, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi yang melibatkan DPRD serta unsur Forkopimda. Selain itu, digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan diperkuat untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran.
Upaya lainnya adalah mendorong penggunaan rekening Bank Riau Kepri Syariah bagi investasi yang masuk ke daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah serta meningkatkan dividen yang kembali untuk masyarakat.
Pemprov Riau menargetkan peningkatan PAD hingga Rp3–5 triliun, bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, hingga pajak air permukaan. Dengan penguatan fiskal tersebut, pemerintah daerah optimistis dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kemandirian fiskal yang kuat akan membantu kita menuntaskan persoalan infrastruktur dan mempercepat pemerataan pembangunan di Riau,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....