RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar Parlemen menggelar Rapat Koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Salah satu agenda utama rapat tersebut membahas dinamika dan implikasi kepesertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Rakor dipimpin Syahrul Aidi Maazat, dihadiri seluruh anggota BKSAP DPR RI pada 9 Februari 2026. Sementara dari Kemenlu dihadiri oleh Wamen, Sekjend Kemenlu beserta pejabat teras Kemenlu lainnya.

Ketua BKSAP DPR RI menegaskan setiap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus berpijak pada prinsip konstitusi. Ia juga menekankan pentingnya politik luar negeri bebas aktif dalam setiap partisipasi tersebut.

“Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional termasuk BoP, harus dipastikan tetap konsisten dengan amanat konstitusi dan keberpihakan kita pada kemerdekaan Palestina. Diplomasi kita tidak boleh kehilangan arah moralnya,” ujar Syahrul Aidi Maazat yang juga Anggota Komisi I FPKS DPR RI, Jumat, 20 Februari 2026.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha C. Nasir, menyampaikan capaian diplomasi Indonesia sepanjang 2025, termasuk penguatan posisi di forum multilateral. Ia juga memaparkan proyeksi kebijakan dan kegiatan diplomasi Indonesia untuk tahun 2026.

Penekanan diberikan pada diplomasi perdamaian, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta peran aktif Indonesia dalam isu-isu global yang strategis. Pada sesi tanya jawab, pertanyaan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Terkait BoP, Kemlu menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak serta-merta dimaknai sebagai pengakuan terhadap praktik penjajahan Israel. Sebaliknya, keterlibatan tersebut diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik Indonesia untuk tetap hadir dalam proses internasional yang bertujuan mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Lebih lanjut, Rakor ini juga membahas komitmen untuk memperkuat sinergi antara BKSAP DPR RI dan Kemlu ke depan. Penguatan sinergi tersebut meliputi, Pertama Penyelarasan agenda dan prioritas diplomasi antara pemerintah dan parlemen. Kedua, Koordinasi serta pertukaran informasi secara berkala dalam isu-isu strategis.

Dan ketiga adalah dukungan terhadap pengembangan jejaring dan kemitraan antar parlemen guna memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Melalui mekanisme koordinasi yang lebih intensif ini, diharapkan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dapat berjalan seiring dan saling menguatkan dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.