RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mempercepat revisi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang nilai perolehan pajak air permukaan. Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Maret mendatang.

Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, menjelaskan proses revisi masih dalam tahap penyempurnaan karena terdapat sejumlah perubahan yang harus disesuaikan. Pembahasan terakhir bahkan telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah.

“Revisi Pergub masih ada beberapa perubahan. Kami baru saja rapat bersama Pak Sekda untuk membahas penyempurnaannya,” ujarnya, Sabtu 14 Februari 2026.

Ia menambahkan, pekan depan draft revisi ditargetkan sudah masuk ke Biro Hukum untuk proses harmonisasi. Setelah itu, dokumen akan kembali direview oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan.

“Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Setelah dari Biro Hukum masih ada review lagi dari Kemendagri,” ungkapnya.

Selain revisi nilai perolehan air, Bapenda juga tengah mengkaji wacana penerapan pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit. Kajian ini dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan memiliki dasar hukum dan perhitungan yang kuat.

“Untuk pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit, tahun ini kami lakukan kajian dulu karena potensinya sangat besar,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Riau juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 2025 terkait penetapan nilai dasar air. Dari hasil simulasi, terdapat tiga opsi nilai yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000.

Dengan realisasi penerimaan pajak air permukaan tahun 2024 sebesar Rp52 miliar, simulasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Jika menggunakan nilai Rp1.700, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Opsi Rp1.200 diperkirakan menghasilkan Rp115 miliar, sementara nilai Rp1.000 sekitar Rp96 miliar.

“Dari simulasi terlihat potensi kenaikannya cukup besar untuk mengoptimalkan PAD,” ujarnya.