KBRN, Pekanbaru: Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Indonesia, Sherly Tjoanda Laos, mendorong agar kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) turut berperan aktif dalam menyosialisasikan hak-hak serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan peresmian Posbankum Provinsi Riau yang digelar oleh Kementerian Hukum RI di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (21/10/2025).

Menurut Sherly, PKK merupakan salah satu perangkat masyarakat yang memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menilai keberadaan PKK dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban kekerasan atau pelecehan seksual.

“PKK ini memiliki kekuatan besar. Mereka bisa menjadi ujung tombak dalam memberikan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Karena itu, kader PKK perlu dibekali pengetahuan hukum yang memadai,” ujar Sherly.

Sherly menjelaskan, para kader PKK dapat membantu korban mulai dari memberikan dukungan psikologis, membantu proses pelaporan, hingga mengarahkan korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dari Posbankum. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi merasa takut atau bingung ketika menghadapi permasalahan hukum.

“Kami ingin kader PKK tidak hanya menjadi penggerak kesejahteraan keluarga, tetapi juga pelindung bagi perempuan dan anak. Mereka bisa membantu korban menemukan keadilan dengan cara yang manusiawi dan tepat,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara PKK, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga bantuan hukum untuk membangun sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

Sherly berharap keberadaan Posbankum yang telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Riau dapat menjadi mitra bagi PKK dalam menjalankan misi perlindungan hukum tersebut.

“Kalau PKK dan Posbankum bisa berjalan beriringan, maka tidak ada lagi korban kekerasan yang merasa sendirian. Semua pihak hadir memberikan perlindungan dan solusi,” tuturnya.

Dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, Sherly optimistis bahwa kesadaran hukum di masyarakat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak, akan semakin meningkat.

Ia menegaskan, langkah kecil dari para kader PKK dapat membawa perubahan besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan berkeadilan.