RRI.CO.ID, Dumai - Wali Kota Dumai dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai Muhammad Yunus menghadir Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang bertempat di Ruang Rapat Diskominfotiksan, Senin 7 September 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Djamari Chaniago membahas mengenai terkait tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perizinan Usaha dalam Pemanfaatan Hutan.
Dalam paparannya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Djamari Chaniago menjelaskan bahwa kebakaran hutan merupakan pola yang terus berulang serta dipicu juga oleh iklim panas.
"Tindakan yang dilakukan untuk pemadaman harus jelas, kita punya undang-undang yang jelas terkait pemanfaatan lahan ini, ada 3 lapis yang kita pegang yaitu, moral moril dan hukum", sebutnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyampaikan ada 6 Provinsi Prioritas yang terjadi setiap tahun Kebakaran Hutan dan Lahan.
"Di 6 Provinsi ini merupakan lahan gambut, dari 72.009,10 Hektar ini ada juga yang terbakar di lahan masyarakat dan lahan konsesi, setiap hari ada data titik api yang dipantau melalui satelit, karhutla juga terjadi di di beberapa wilayah lainnya seperi di kawasan gunung dan TPA, untuk upaya pemadaman ada beberapa metode yaitu Operasi Darat, dan Udara, ada 55 Unit Armada yang disiapkan melakukan pemadaman melalui udara", jelasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan langkah antara pemerintah dan para pemegang izin dalam memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan Karhutla secara cepat dan terpadu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....