Wali Kota H. Paisal Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Ranperda APBD 2027

RRI.CO.ID,Dumai - Rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai hari ini ditutup dengan agenda Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Dumai terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2027.

Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Selasa (18/8/2026).

Wali Kota Dumai, H. Paisal, didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, kembali hadir memberikan tanggapan eksekutif secara rinci.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, serta dihadiri 28 dari 35 anggota DPRD Kota Dumai hingga dinyatakan memenuhi kuorum (quorum).

Mengawali pidatonya, Wali Kota H. Paisal atas nama Pemerintah Kota Dumai menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi atas pandangan, kritik, dan masukan konstruktif yang diberikan.

Berikut merupakan poin-poin tanggapan dan jawaban Wali Kota Dumai terhadap pandangan umum 7 fraksi DPRD Kota Dumai:

- Fraksi NasDem: Pemko Dumai menyampaikan terima kasih atas dukungan serta apresiasi terhadap penyusunan Ranperda APBD TA 2027. Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk berazam agar seluruh program terealisasi tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

- Fraksi PDI Perjuangan: Menanggapi masukan mengenai efisiensi dan ketersediaan anggaran akibat penurunan kemampuan fiskal, Pemko berfokus pada skala prioritas dan pengawasan ketat. Pemko Dumai berkomitmen melanjutkan penanganan banjir rob (penataan bantaran sungai, tanggul, dan drainase), tindak lanjut Jalan Lingkar Parit Kitang, peningkatan kualitas pendidikan (termasuk Sekolah Rakyat dan Madrasah), pembangunan Puskesmas Sungai Geniot dengan memperhatikan kesiapan lahan, serta perluasan cakupan SPAM air minum.

- Fraksi Gerindra Plus: Pemko terus melakukan optimalisasi, intensifikasi, serta penyusunan target PAD yang realistis. Efisiensi belanja operasional akan difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

- Fraksi Golkar: Pemko Dumai sangat sepakat untuk menghindari konflik anggaran antara eksekutif dan legislatif melalui sinergi, konsultasi intensif, dan pembahasan tepat waktu.

- Fraksi PKS: Menanggapi perhatian Bapemperda dan PKS, Pemko Dumai berkomitmen menjaga keseimbangan kemampuan pendapatan dan belanja daerah melalui efisiensi, pemanfaatan aset, serta pengawasan mutu pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan pelayanan dasar.

- Fraksi Demokrat: Menjawab proyeksi pendapatan Rp1,505 triliun dan belanja Rp1,692 triliun, defisit sekitar Rp187,338 miliar ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang difokuskan pada infrastruktur penanganan banjir perkotaan serta pembangunan/rehabilitasi jalan.

- Fraksi Tuah Negeri: Terkait defisit Rp187 miliar yang diprioritaskan untuk banjir dan jalan, penerimaan pembiayaannya bersumber dari pinjaman daerah. Pinjaman ini telah memperhitungkan secara cermat kemampuan keuangan daerah hingga akhir masa jabatan Wali Kota tahun 2025-2029, di mana pengeluaran pembiayaan berupa cicilan pinjaman akan berakhir pada 2029.

"Mari kita berikhtiar dan berdoa, agar proses pembahasan ini menghasilkan Perda APBD TA 2027 yang sempurna demi menjadikan Dumai sebagai Kota Idaman yang Berkelanjutan," pungkasnya.

Dengan selesainya agenda penyampaian Wali Kota, Pandangan Umum Fraksi, serta Jawaban Wali Kota, seluruh materi yang terkumpul resmi diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Dumai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan pembahasan pada tingkat selanjutnya.