RRI.CO.ID, Pekanbaru — Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Teguh Dwi Nugroho, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Riau Tahun 1447 H/2026 M yang digelar di Hotel Batiqa Pekanbaru, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga 29 Juli 2026 ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menekankan bahwa evaluasi penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah. Menurutnya, setiap catatan dan pengalaman selama operasional haji harus menjadi bahan perbaikan agar penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

“Penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanah besar yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah. Seluruh tahapan penyelenggaraan, mulai dari pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), pemvisaan, pengelompokan jemaah, hingga proses pemberangkatan harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan haji tahun 2027 semakin berkualitas,” tutur Teguh.

Teguh mengingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar tetap menjalankan fungsi pembinaan secara profesional. KBIHU memiliki peran strategis dalam membimbing dan mendampingi jemaah sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

"Jangan pernah menjadikan jemaah sebagai komoditas. Fokus utama KBIHU adalah memberikan pembinaan dan pendampingan yang optimal sehingga jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai tuntunan," ujarnya.

Selain aspek pelayanan, Sekjen juga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan istitha'ah kesehatan. Dinas Kesehatan kabupaten/kota konsisten menerapkan ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji tanpa kompromi. kelayakan kesehatan calon jemaah harus sepenuhnya mengacu pada ketentuan medis dan syariat Islam, bukan karena adanya tekanan dari pihak tertentu.

Terakhir Teguh Dwi Nugroho juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Provinsi Riau yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam penyediaan angkutan domestik bagi jemaah meskipun di tengah keterbatasan fiskal daerah.

"Sinergi yang telah terbangun harus terus diperkuat. Saya meminta Kepala Kantor Wilayah terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar penyelenggaraan haji tahun 2027 berlangsung sukses, tertib, aman, nyaman, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah," pesannya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Evaluasi bukan sekadar melihat apa yang telah dilaksanakan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pelayanan kepada jemaah haji pada musim mendatang semakin optimal," ujarnya.

Menurut Defizon, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pelayanan berjalan efektif dan memberikan kenyamanan bagi jemaah.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten/Kota, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.