RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar apel kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di halaman Kantor Gubernur Riau, Sabtu 25 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika yang dinilai semakin kompleks dan terorganisir.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Harianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terbentuknya Satgas Anti Narkoba tersebut. Ia berharap Satgas dapat bekerja dengan penuh keikhlasan dalam melindungi masyarakat.

“Satgas ini bekerja untuk kemaslahatan masyarakat, untuk menyelamatkan masyarakat Riau dari bahaya narkoba. Kita tahu kejahatan narkotika sudah sangat luar biasa, terorganisir lintas wilayah bahkan lintas negara,” ungkapnya.

Ia menegaskan pembentukan Satgas merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi kejahatan narkotika yang terus berkembang. Pemerintah berharap Satgas dapat menjalankan tugas secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heriawan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memerangi peredaran narkoba. Ia menyampaikan bahwa upaya pemberantasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

“Hari ini kita hadir bersama Pak Gubernur, Pangdam, seluruh Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Ini adalah bentuk orkestrasi yang baik dalam upaya bersama mewujudkan Riau bersih dari narkoba,” ujarnya.

Ia juga menyinggung peristiwa yang terjadi di Panipahan sebagai peringatan bagi semua pihak. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi “wake up call” bahwa ancaman narkotika adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat penegak hukum.

“Ke depan, Satgas Anti Narkoba akan membentuk posko terpadu yang menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan, mulai dari upaya pre-emptive, preventif, hingga penegakan hukum. Edukasi kepada masyarakat akan digencarkan melalui sektor pendidikan, komunitas, hingga pelaku usaha,” jelasnya.