KBRN, Pekanbaru: Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Sutikno, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Jumat (31/10/2025). Kunjungan ini sebagai upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antar lembaga.

Kajati didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Dr. Marlambson Carel Williams, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejati Riau, Rama Eka Darma, serta sejumlah pejabat eselon IV di bidang Pidana Khusus.

Kedatangan Kajati dan rombongan disambut hangat oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, beserta jajaran. Kunjungan ini sekaligus untuk memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru di Kejaksaan Tinggi Riau.

"Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga menjadi wadah pertukaran pandangan mengenai berbagai isu strategis terkait pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam pengelolaan keuangan negara di Provinsi Riau," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, Jumat (31/10/2025).

Zikrullah mengatakan, dalam pertemuan itu Kajati dan Kepala BPKP Provinsi Riau saling berdiskusi untuk menemukan sinergi terbaik dalam menjalankan tugas masing-masing.

"Kajati menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi," kata Zikrullah.

Sinergi yang terbangun diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi yang baik antar instansi menjadi kunci efektivitas pengawasan dan penegakan hukum..

"Kami berkomitmen bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan setiap program dan anggaran negara berjalan sesuai aturan,” kata Zikrullah.

"Kajati menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi," kata Zikrullah.

Sinergi yang terbangun diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi yang baik antar instansi menjadi kunci efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

"Kami berkomitmen bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan setiap program dan anggaran negara berjalan sesuai aturan,” kata Zikrullah.