KBRN, Pekanbaru: Hakordia diawali dari munculnya kesadaran anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bahwa korupsi membawa dampak buruk bagi kehidupan dan untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang bahaya yang begitu luar biasa dari korupsi. Karena masifnya dampak buruk yang dihasilkan dari perilaku korupsi, perumusan instrumen hukum internasional tentang pemberantasan korupsi di tingkat internasional atau global dirasa perlu untuk dilakukan.

Dilansir dari situs resmi KPK, Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia sejak 30 Oktober 2003. Penetapan ini dilakukan sekitar 40 hari setelah PBB menyetujui Perjanjian Antikorupsi yang akhirnya ditandatangani di Merida, Meksiko pada 9 Desember 2003.

Penetapan Hakordia atau International Anti-Corruption Day juga didorong oleh pidato Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, pada 30 Oktober 2003. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa korupsi memberikan dampak paling berat bagi kelompok miskin, merusak perekonomian negara, serta menjadi hambatan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Sehari setelahnya, 31 Oktober 2003, PBB menggelar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi untuk Menentang Korupsi. Setelah 40 hari berlalu tepatnya pada 9 Desember 2003, PBB kemudian menyetujui dan melakukan penandatanganan Perjanjian Anti Korupsi di Merida, Meksiko.

Kesepakatan tentang kewajiban anti korupsi yang menekankan tentang pentingnya tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan komitmen politik ini disepakati oleh 188 pihak, termasuk Indonesia. Bertepatan dengan penandatanganan Perjanjian Anti Korupsi ini, ditetapkan pula bahwa Hari Anti Korupsi Internasional jatuh pada 9 Desember setiap tahunnya.

Tema Hakordia 2025 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi!' menggambarkan kekuatan kolaborasi, bahwa upaya memberantas korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan kita semua.