KBRN Pekanbaru: Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagai langkah strategis mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah.

Peluncuran program tersebut dilakukan dalam rangkaian Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Financial System Expo (IFSE), Jumat (31/10/2025), yang dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, program KATALIS P2DD menjadi bukti komitmen bersama pemerintah dan BI dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital. Hingga saat ini, sebanyak 590 dari 640 pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan sistem digitalisasi.

“Pemerintah daerah sekarang berlomba-lomba melakukan elektronifikasi digitalisasi, baik untuk penerimaan daerah seperti retribusi, PBB, pajak hotel, maupun restoran. Dengan digitalisasi, pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan,” ujar Perry.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah tidak hanya berfokus pada penerimaan, tetapi juga pada pengelolaan pengeluaran yang kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan cash management system perbankan.

“Dengan sistem pengeluaran yang terdigitalisasi, proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.

Menurut Perry, peluncuran KATALIS P2DD juga menandai langkah penting untuk memperkuat kapasitas dan literasi digital sumber daya manusia (SDM) di daerah. Ia menekankan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan dan kesiapan SDM dalam mengelola sistem tersebut.

“Digitalisasi tidak akan efektif tanpa SDM yang mumpuni. Karena itu, melalui KATALIS P2DD, BI bersama pemerintah daerah akan memperkuat kemampuan aparatur dalam mengimplementasikan elektronifikasi keuangan secara adaptif dan berkelanjutan,” katanya.

Program KATALIS P2DD dirancang sebagai wadah pembelajaran dan kolaborasi antar daerah untuk berbagi praktik terbaik dalam penerapan digitalisasi keuangan. Selain meningkatkan efisiensi tata kelola, program ini juga diharapkan dapat memperluas akses kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Perry menutup sambutannya dengan optimisme bahwa KATALIS P2DD akan menjadi motor penggerak integrasi ekonomi digital nasional, memperkuat pelayanan publik, serta memperkokoh kesatuan bangsa di era transformasi digital.