KBRN, Pekanbaru: Sampai dengan April tahun 2025, realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) oleh Satuan Kerja Kementerian Lembaga mitra KPPN Pekanbaru mencapai Rp5.270.239.018.387,00 atau 27,28 persen terhadap pagu anggaran 2025. Belanja terbesar yang direalisasikan adalah Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp3.812.231.772.395,00 atau 28,77% dari pagu.

Kepala KPPN Pekanbaru, Arif Khuzaini menjelaskan, selain itu realisasi transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.907.364.365.000,00 (35,50%), transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik terealisasi sebesar Rp683.950.466.719,00 (26,78%), Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp893.154.721.650,00 (24,95%), dan transfer Dana Desa sebesar Rp327.762.219.026,00 (54,95%).

"Realisasi tertinggi adalah realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar 49,27% dari pagu tahun 2025 pada satuan kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau," katanya, dalam siaran pers, Senin (26/5/2025).

Berikutnya lanjut Arif Khuzaini, Belanja Pegawai pada satuan kerja Pemerintah Pusat yang berada di Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, dan Kab Siak sampai dengan April sebesar Rp911.725.256.486,00 (34,81%), Belanja Barang sebesar Rp507.688.291.809,00 (19,83%), dan Belanja Modal sebesar Rp23.440.097.697,00 (2,73%). Realisasi Belanja Pegawai terbesar pada satuan kerja KOREM-031/WB DAM-I/BB yakni sebesar Rp113.148.483.844,00 atau 38,14% dari pagu belanja. Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja barang dipegang oleh satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau yakni sebesar Rp76.278.024.331,00 atau 42,47% dari pagu belanja barang. Realisasi belanja modal terbesar sampai dengan April 2025 terdapat di satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau yang menyerap 6,85% pagu belanja modalnya yakni sebesar Rp7.883.503.795,00. Sampai dengan April 2025, pada satker pemerintah pusat dilakukan efisiensi dengan memblokir pagu anggaran sebesar 55,71% dari pagu belanja modal dan Belanja Barang sebesar 22,76%.

Realisasi penyaluran DAU di bulan April seluruhnya berupa DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya. Realisasi DBH dikelompokkan menjadi dua kelompok, DBH Pajak sebesar Rp572.607.818.500,00 atau 25% dari pagu dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp320.546.903.150,00 atau 24,85% dari pagu. DBH Sumber Daya Alam dan Pajak terbagi kepada 6 PEMDA yang menjadi wilayah kerja KPPN Pekanbaru yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Realisasi penyaluran DAK Non Fisik sampai dengan April 2025 rata-rata 29,21% diantaranya realisasi terendah 2,45% untuk BOK Puskesmas, sementara untuk BOP Reguler, Paud, Keseteraan, Museum, Taman Budaya, Perpustakaan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Pertanian, dan BOK Obat Dan Makanan rata-rata sebesar 49,47% dari pagu, dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah sebesar Rp138.920.986.700,00 atau 10,85% dari pagu. Realisasi penyaluran Dana Desa pada bulan April 2025 mencakup kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Siak baik earmarked maupun non earmarked atau reguler. Desentralisasi daerah tentu tetap menjadi prinsip utama dalam penyaluran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) agar mendukung pemulihan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan sosial.

Mitra KPPN Pekanbaru yaitu satker pemerintah pusat pada bulan April 2025 melakukan penghematan seputar Belanja Barang seperti pengadaan ATK, Langganan Daya dan Jasa serta kegiatan rapat yang banyak mengeluarkan biaya perjalanan dinas. Pemanfaatan digitalisasi pembayaran masih menjadi perhatian satker agar dapat mendukung proses efisiensi dan transparan dalam transaksi yang dilakukan pemerintah pusat. Satker diharapkan terus bekerja sama dengan pihak perbankan dalam penggunaan CMS dan Kartu Kredit Pemerintah. Hal ini mendukung proses digitalisasi pembayaran dalam pelaksanaan anggaran.

KPPN Pekanbaru terus mengampanyekan penggunaan DIGIPay Satu untuk mendorong efisiensi belanja satuan kerja karena sudah berbasiskan komunikasi dengan platform marketplace digital. Melalui DIGIPay Satu, Penyedia Barang dan Jasa ditingkat UMKM berpeluang untuk menjadi rekanan di banyak satuan kerja dalam DIGIPay Satu sehingga satuan kerja turut mendorong perkembangan UMKM secara nasional. Dengan bertransaksi secara optimal menggunakan DIGIPay Satu maka Satker pemerintah pusat mitra KPPN Pekanbaru mendukung perkembangan ekonomi daerah dengan cara memberikan Akses UMKM untuk bertransaksi dengan pemerintah. DIGIPay Satu juga mendorong satuan kerja untuk transaksi dengan minimal nilai rupiah yang efisien. Manajemen likuiditas yang efisien, perencanaan kas yang efektif, serta mengurangi terjadinya fraud atau kecurangan dapat didukung melalui Implementasi DIGIPay Satu.