KBRN, Pekanbaru: Berdasarkan press release kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Riau sampai realisasi dengan 30 April 2025, “Riau Kembali Surplus Anggaran”. Hal itu sesuai dengan Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan April 2025 dan Perkembangan APBN Riau sampai dengan 30 April 2025, serta Perkembangan APBD Riau sampai dengan 30 April 2025, Jumat (23/5/2025).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati mengatakan sampai dengan 30 April 2025 APBN Regional Riau mencatatkan Surplus sebesar Rp139,43 miliar. Sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp139,43 miliar.

"Pendapatan negara mencapai Rp8.936,98 miliar atau tumbuh 57,30 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 1.097,48 persen," jelasnya.

Dikatakan, sampai dengan 30 April 2025 jumlah total penerima TPG yang telah diterbitkan SP2Dnya adalah sebanyak 22.817 guru dengan nilai Rp278,26 miliar. Dengan total pagu Rp2,13 triliun, dengan asumsi penyaluran tiap triwulan sama, maka penyaluran setiap triwulan diperkirakan sebesar Rp531,85 dengan total penerima diperkirakan 43.611 orang.

Beberapa kemungkinan TPG yang belum tersalurkan karena nama dan rekening belum diajukan oleh Pemda atau nama dan rekening yang diajukan belum valid.

"Hasil Penelitian Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan menyebarkan kuesioner kepada guru yang sudah menerima maupun yang berlum menerima TPG Triwulan I menunjukan bahwa 60% responden meyakini bahwa keterlambatan pembayaran TPG akan mengurangi motivasi para guru dalam mengajar yang dapat berdampak pada kualitas Pendidikan," ungkapnya.

Heni Kartikawati juga menyampaikan bahwa Heatmap Correlation Analysis menunjukan hubungan yang erat antara motivasi dengan kualitas Pendidikan (0.75). Dari aspek persepsi keadilan hasil penelitian menunjukan bahwa para responden sebanyak 1661 orang yang terdiri dari ASN dan Non ASN 40 persennya mengetahui bahwa terdapat perbedaan waktu pembayaran TPG antar wilayah di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

"Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun perbedaan waktu pembayaran TPG adalah masalah pada sistem IT. Sebanyak 50% responden meyakini terdapat data yang tidak sinkron. Ketidaksesuaian data antara Dapodik dan Info Guru Tenaga Kependidikan menjadi masalah terbesar, terutama di lndragiri Hutu dan Kepulauan Meranti," rincinya.

Kemudian, 30 % responden meyakini bahwa keterlambatan diakibatkan oleh server yang sering down, terutama saat banyak pengguna mengakses Info GTK, sebagaimana terjadi di Kuantan Singingi dan Dumai dan kesalahan verifikasi rekening (20%) : Validasi rekening yang lambat atau salah, seperti yang dialami guru dari SDN 009 Petalongan. Kemendikdasmen dan Pemda membuat hotline bagi guru yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru.

"Adanya hotline ini akan membantu Kemendikdasmen dan Pemda mempercepat pemetaan guru yang belum menerima TPG sekaligus mempercepat proses penyusunan data yang valid mengenai jumlah guru bersertifikasi. Kemendidasmen memperbaiki aplikasi Info GTK, sehingga pengkinian data dapat dilakukan oleh guru secara mandiri. Dengan guru yang aktif, akan mempercepat proses penyusunan data yang valid mengenai jumlah guru bersertifikasi," ucapnya.