KBRN, Pekanbaru: Mitra KPPN Pekanbaru yaitu Satker pemerintah pusat pada bulan Maret 2025 disamping melakukan efisiensi juga diwajibkan melunasi THR kepada PNS di Satker Pemerintah Pusat. Sehingga realisasi anggaran di KPPN Pekanbaru masih dipengaruhi efisiensi.

Hal itu dikatakan oleh Kepala KPPN Pekanbaru, Arif Khuzaini, Kamis (24/4/2025).

Dikatakan, sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi belanja Satuan Kerja Kementerian Lembaga mitra KPPN Pekanbaru mencapai Rp4.066.009.396.714,00 atau 21,15% terhadap pagu anggaran 2025. Belanja terbesar yang direalisasikan adalah Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.995.554.178.736,00 atau 23,62% dari pagu. Realisasi transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.525.891.492.000,00 (28,4%), transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik terealisasi sebesar Rp618.619.482.100,00 (24,22%), Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp538.265.059.750,00 (15,03%), dan transfer Dana Desa sebesar Rp312.778.144.886,00 (52,44%).

Secara rinci disampaikan, realisasi Belanja Pegawai pada satuan kerja Pemerintah Pusat yang berada di Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, dan Kab Siak sampai dengan Triwulan I sebesar Rp712.004.303.577,00 (27,23%), Belanja Barang sebesar Rp332.472.653.172,00 (12,89%), dan Belanja Modal sebesar Rp10.851.061.229,00 (1,45%). Realisasi Belanja Pegawai terbesar pada satuan kerja KOREM-031/WB DAM-I/BB yakni sebesar Rp89.668.115.534,00 atau 30,22% dari pagu belanja. Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja barang dipegang oleh satker Universitas Riau yakni sebesar Rp46.817.387.985,00 atau 12,31% dari pagu belanja barang. Realisasi belanja modal terbesar sampai dengan Triwulan I 2025 terdapat di satker Biro Logistik POLDA Riau yang menyerap 5,8% pagu belanja modalnya yakni sebesar Rp1.484.846.708,00. Sampai dengan Maret 2025, pada satuan kerja pemerintah pusat dilakukan efisiensi dengan memblokir pagu anggaran Belanja Modal sebesar 67% dari pagu belanja modal dan Belanja Barang sebesar 29,61%.

Kemudian, realisasi penyaluran DAU terbesar terdapat pada DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, yakni sebesar Rp1.525.891.492.000,00 atau 33,33% dari pagu. Realisasi DBH dikelompokkan menjadi dua kelompok, DBH Pajak sebesar Rp217.718.156.600,00 atau 9,51% dari pagu dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp320.546.903.150,00 atau 24,85% dari pagu. DBH Sumber Daya Alam terbagi kepada 6 PEMDA sementara DBH Pajak terbagi ke 5 PEMDA yang menjadi wilayah kerja KPPN Pekanbaru yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Realisasi penyaluran DAK Non Fisik sampai dengan Maret 2025 hampir mencapai seperempat pagu diantaranya disumbang oleh realisasi BOP Paud sebesar Rp20.037.491.000,00 atau 48,82% dari pagu, dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah sebesar Rp82.996.970.200,00 atau 6,48% dari pagu. Realisasi penyaluran Dana Desa pada bulan Maret 2025 mencakup kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Siak baik earmarked maupun non earmarked atau reguler. Desentralisasi daerah tentu tetap menjadi prinsip utama dalam penyaluran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) agar mendukung pemulihan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan sosial.

"Kegiatan yang dapat dilakukan penghematan di satker seputar Belanja Barang seperti pengadaan ATK, Langganan Daya dan Jasa serta kegiatan rapat yang banyak mengeluarkan biaya perjalanan dinas. Pemanfaatan digitalisasi pembayaran masih menjadi perhatian satker agar dapat mendukung proses efisiensi dan transparan dalam transaksi yang dilakukan pemerintah pusat. Satker diharapkan terus bekerja sama dengan pihak perbankan dalam penggunaan CMS dan Kartu Kredit Pemerintah. Hal ini mendukung proses digitalisasi pembayaran dalam pelaksanaan anggaran," katanya.

KPPN Pekanbaru terus mengampanyekan penggunaan DIGIPay Satu untuk mendorong efisiensi belanja satuan kerja karena sudah berbasiskan komunikasi dengan platform marketplace digital. Melalui DIGIPay Satu, Penyedia Barang dan Jasa ditingkat UMKM berpeluang untuk menjadi rekanan di banyak satuan kerja dalam DIGIPay Satu sehingga satuan kerja turut mendorong perkembangan UMKM secara nasional. Dengan bertransaksi secara optimal menggunakan DIGIPay Satu maka Satker pemerintah pusat mitra KPPN Pekanbaru mendukung perkembangan ekonomi daerah dengan cara memberikan Akses UMKM untuk bertransaksi dengan pemerintah. DIGIPay Satu juga mendorong satuan kerja untuk transaksi dengan minimal nilai rupiah yang efisien. Manajemen likuiditas yang efisien, perencanaan kas yang efektif, serta mengurangi terjadinya fraud atau kecurangan dapat didukung melalui Implementasi DIGIPay Satu.