KBRN, Pekanbaru : Sampai dengan Februari 2025 APBN Regional Riau mencatatkan Surplus sebesar Rp49,92 miliar. Sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.067,92 miliar.

Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, Kamis (20/3/2025) dalam press releasi Kinerja APBN Riau dengan realisasi sampai dengan 28 Februari 2025 menjelaskan Operasi pemerintah di Riau tetap menjadi penggerak perekonomian di daerah. Namun kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat mempengaruhi dampak operasi pemerintah dari sisi investasi. Efisiensi menyebabkan sumbangan belanja pemerintah dari sisi investasi berkurang secara signifikan. selain itu perilaku berbelanja masyarakat turut terpengaruh oleh dinamika politik dan ketidakpastian ekonomi, sehingga masyarakat cenderung menahan diri untuk berbelanja dan lebih memilih menyimpan uangnya.

"Pemda di Provinsi Riau perlu menggali potensi dan mengoptimalkan PDRD untuk peningkatan PAD, serta berupaya meningkatkan partisipasi wajib bayar seperti pengenaan pajak air permukaan dan pajak air tanah, kemudian melakukan updating NJOP PBB, dan sosialisasi serta penindakan kepatuhan pembayaran PBB dan PKB. Pemda harus melakukan percepatan belanja barang dan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemda harus segera mengalokasikan minimal 40% dari APBD-nya untuk belanja modal sebagaimana amanat dalam UU HKPD," urainya.

Dikatakan, kesimpulan dan rekomendasi dari Kanwil DJPb Riau juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah perlu mempercepat realisasi belanja modal. Dari data fiskal sampai dengan Februari terdapat pagu belanja modal sebesar Rp4.899,45 milliar dan baru terealisasi Rp45,78 miliar atau 0,93%. Percepatan belanja modal, akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Riau secara umum terutama jika realisasi tersebut dilakukan terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Pemerintah daerah perlu mengalihkan belanja yang tidak produktif, untuk menambah belanja infrastruktur. Infrastruktur yang lebih baik akan menambah daya saing Riau dalam menarik investasi.

"Pemerintah Daerah melakukan percepatan investasi untuk sektor-sektor andalan di daerahnya masing-masing, di antaranya, percepatan pembangunan Kawasan Industri Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, pengembangan industri CPO pada Kawasan Industri Tanjung Buton, pengembangan pariwisata Pantai Tanjung Lapin, pendorong pertumbuhan UMKM dengan mempermudah akses pembiayaan seperti KUR dan UMi dan melakukan pemberdayaan koperasi sebagai Lembaga Keuagan Bukan Bank untuk menjadi penyalur UMi," lanjutnya.

Tumbuhnya sumber-sumber perekonomian baru dan/atau added value dalam industri pengolahan diharapkan terjadi shifting dalam struktur perekonomian di Provinsi Riau dari ekonomi yang ditopang oleh bahan baku sumber daya alam seperti sawit, migas dan batubara menjadi provinsi yang didukung oleh added value dari sektor industri pengolahan.

Dalam siaran pers juga disebutkan bahwa sektor moneter mengalami kontraksi, menunjukan lebih banyak uang yang disimpan dari pada yang dibelanjakan, dengan inflow sebesar Rp1.368,25 miliar dan outflow Rp192,27 miliar. Saldo Pempus dan Pemda turut terkontraksi dengan ending cash balance sebesar Rp472,13 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian pada awal tahun 2025 masih relatif lambat, terutama yang berasal dari belanja pemerintah (G) akibat kebijakan efisiensi dan kontraksi penerimaan pajak.

Kemudian, pada sektor Riil, belanja pemerintah (G) masih mendominasi sebesar Rp3.145,19 miliar dengan porsi 96,49%, sedangkan private consumption (C) dan government investment (I) relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah selalu menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi dan selanjutnya pada sektor Eksternal tercatat aliran bersih sebesar Rp921,15 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp912,43 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp8,71 miliar. Nilai ekspor mencapai USD1,50 miliar yang didominasi oleh industri pengolahan (90,12%) dan nilai impor sebesar USD0,12 miliar yang didominasi oleh bakan baku/penolong (94,87%). Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional sebesar 7,00% dan kontribusi impor Riau terhadap nasional sebesar 0,59%.