KBRN, Pekanbaru : Berdasarkan Press Release Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Riau dengan realisasi sampai dengan 28 Februari 2025, terutama kinerja penerimaan negara terjaga dengan baik.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, Kamis (20/3/2025), sebagaimana berdasarkan perkembangan ekonomi regional Riau bulan Februari 2025.

Dia menjelaskan, di tengah situasi dunia yang tidak menentu, perekonomian Riau Triwulan IV 2024 tetap tumbuh, walau melambat, sebesar 3,52% (y-o-y), 0,16% (q-to-q), dan 3,52% (c-to-c). Perekonomian didominasi sektor Industri Pengolahan (28,96%), Pertanian (27,62%), dan Pertambangan (17,10%). Kemudian, Neraca Perdagangan Riau periode Februari 2025 surplus sebesar USD1,70 miliar dengan sumbangan terbesar dari ekspor sebesar USD1,845 miliar, sementara impor sebesar USD145,19 miliar. Ekspor menggeliat didorong dengan naiknya harga CPO di pasar internasional. Ekspor di Februari mencapai US$1.845,64 naik 22,94% (m-to-m). Tingginya harga CPO mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS) di akhir 2024. Walaupun sedikit menurun di awal 2025, harga TBS tetap tinggi sehingga NTP mencapai 191,37.

"Masyarakat Riau memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari pada nasional. Hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan yang nilainya relatif lebih baik. IPM Riau mencapai 75,67, TPT yang rendah (3,7 persen, red) ikut menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,36 peresn. Kesejahteraan juga lebih merata dengan rasio gini yang juga turun menjadi 0,306," jelasnya.

Dikatakan, berdasarkan Perkembangan APBN Riau sampai dengan 28 Februari 2025, bahwa realisasi Penerimaan APBN sampai dengan Februari mencapai Rp4.326,25 (19,21 persen dari target) atau naik 62,74% (y-o-y) dan Belanja Rp4.276,33 (12,99% dari pagu) atau naik 0,34%. Realisasi Penerimaan APBN dipengaruhi penerimaan pajak yang turun 14,81% dan penerimaan bea cukai yang naik 1.593,66%.

Realisasi Penerimaan APBD sampai dengan bulan Februari mencapai Rp 2.911,51 (8,50%) turun 10,62% secara tahunan dan Belanja Rp1.843,59 (5,20%) atau naik 6,97%. Pendapatan transfer mencapai 83,72% dari total pendapatan daerah dan tak ada pemda yang memiliki indeks kemandirian fiskal berstatus “mandiri”, dengan IKF tertinggi adalah Provinsi Riau, diikuti Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.

"Belanja negara mencapai Rp4.276,33 miliar atau tumbuh 0,34% diban-ding 2024 secara y-o-y. Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 44,96% seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun demikian Belanja Pegawai masih tumbuh 7,19%. Sementara itu, Belanja Barang dan Belanja Modal mengalami kontraksi karena anggaran dukung-an penyelenggaraan Pemilu telah selesai dan terjadi penurunan pagu secara total. Belanja Bantuan Sosial tetap terealisasi sesuai dengan jadwal dan tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi," ungkapnya.

Sedangkan belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan per-tumbuhan 17,69% (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp3.626,50 miliar ditopang oleh realisasi DAU yang tumbuh 13,61% (y-o-y). Sementara itu, Dana Desa mencatat-kan pertumbuhan 115,32%. Realisasi DBH, DAU, DAK dan Dana Desa menunjukkan pertum-buhan sebagai bukti dari perbaikan tata kelola keuangan daerah yang dapat mengakselerasi pemenuhan syarat salur TKD sehingga terdapat percepatan penyaluran pada tahun ini.

"Hingga 28 Februari 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2.911,51 miliar sebesar 8,50% dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 10,62 persen secara y-o-y disebabkan oleh penurunan yang cukup signifikan pada PAD, transfer antar daerah, dan LLPDyS. Di sisi lain, pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar 8,23 persen secara y-o-y dan menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah dengan proporsi 83,72persen," ungkapnya.

Belanja APBD terealisasi sebesar 5,20% dari target yaitu Rp1.843,59 miliar didominasi oleh belanja operasi (93,86%). Realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 6,97% (y-o-y) yang dipengaruhi peningkatan pada belanja operasi khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Namun, sejumlah belanja lainnya mengalami penurunan, seperti belanja transfer, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

"APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.067,92 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Dengan pembiayaan sebesar Rp195,98 miliar, APBD Riau memiliki SiLPA sebesar Rp1.263,90 miliar," katanya.