KBRN, Pekanbaru : Efisiensi yang diterpkan pemerintah pada tahun ini mempengaruhi realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru.

"Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat di Satker mitra KPPN Pekanbaru yang dilakukan melalui blokir pagu tentu menuntut pengelola keuangan lebih cermat lagi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerjanya. Kebutuhan pelaksanaan anggaran dalam kerangkan efisiensi masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan digitaliasai pembayaran di lingkungan pemerintah pusat," kata Kepala KPPN Pekanbaru, Arif Khuzaini, sebagaimana dalam siaran pers dari KPPN Pekanbaru yang diterima, Kamis (20/1/2025).

Dalam data yang diterima RRI pada bulan Februari tahun 2025, realisasi belanja Satuan Kerja Kementerian Lembaga mitra KPPN Pekanbaru mencapai Rp2.580.177.953.762,00 atau 13,44% terhadap pagu anggaran 2025. Belanja terbesar yang direalisasikan adalah Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.123.179.906.500,00 dengan rincian Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp346.701.273.100,00 (9,44%), Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.144.418.619.000,00 (19,57%), Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp526.405.466.400,00 (20,61%), dan Dana Desa sebesar Rp105.654.548.000,00 (17,71%).

Di bulan Februari 2025, Belanja Pegawai pada satuan kerja Pemerintah Pusat yang berada di Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, dan Kab Siak sebesar Rp320.956.132.200,00 (12,30%), Belanja Barang sebesar Rp 132.178.589.126,00 (5,19%), dan Belanja Modal sebesar Rp3.863.325.936,00 (0,51%). Realisasi Belanja Pegawai terbesar pada satuan kerja KOREM-031/WB DAM-I/BB yakni sebesar Rp47.364.654.003,00 atau 15,96% dari pagu belanja. Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja barang dipegang oleh satker Universitas Riau yakni sebesar Rp18.939.246.778,00 atau 5,15% dari pagu belanja barang. Realisasi belanja modal terbesar pada bulan Februari 2025 terdapat di satker Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah menyerap 100% pagu belanja modalnya yakni sebesar Rp629.050.000,00. Sampai dengan Februari 2025, efisiensi anggaran pada satuan kerja pemerintah pusat dilakukan dengan pemblokiran pagu anggaran yang difokuskan pada Belanja Modal sebesar 71,21% dari pagu belanja modal di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat mitra KPPN Pekanbaru, dan Belanja Barang sebesar 40,57%.

Realisasi penyaluran DAU terbesar terdapat pada DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, yakni sebesar Rp1.144.418.619.000,00 atau 25% dari pagu. Realisasi DBH dikelompokkan menjadi dua kelompok, DBH Pajak sebesar Rp217.718.156.600,- atau 9,51% dari pagu dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp128.983.116.500,00 atau 10% dari pagu. DBH Sumber Daya Alam terbagi kepada 6 PEMDA sementara DBH Pajak terbagi ke 5 PEMDA yang menjadi wilayah kerja KPPN Pekanbaru yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Realisasi penyaluran DAK Non Fisik sampai dengan Februari 2025 yang telah melebih seperenam dari pagu diantaranya BOS Reguler sebesar Rp484.208.846.400,00 atau 48,75% dari pagu, BOP Paud sebesar Rp19.855.991.000,00 atau 48,38% dari pagu, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp 9.105.100.000,00 atau 48,21%. Realisasi penyaluran Dana Desa pada bulan Februari 2025 mencakup kabupaten Kampar, baik earmarked maupun non earmarked atau reguler.

Menurut Arif Khuzaini, desentralisasi daerah tentu tetap menjadi prinsip utama dalam penyaluran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) agar mendukung pemulihan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan sosial.

Kerja sama dengan pihak perbankan dalam penggunaan CMS dan Kartu Kredit Pemerintaan merupakan bagian dari proses digitalisasi pembayaran dalam pelaksanaan anggaran. Kemudian satker pemerintah pusat mitra KPPN Pekanbru diharapkan secara optimal bertransaksi dengan DIGIPay Satu. Salah satu marketplace di pemerintah yang memberikan Akses UMKM untuk bertransaksi dengan satuan kerja untuk transaksi dengan minimal nilai rupiah yang efisien.

Cara berbelanja di DIGIPay Satu mendorong efisiensi belanja satuan kerja karena sudah berbasiskan komunikasi dengan platform marketplace digital. Vendor atau UMKM berpeluang untuk menjadi rekanan di banyak satuan kerja dalam DIGIPay Satu sehingga satuan kerja turut mendorong perkembangan UMKM secara nasional. Implementasi DIGIPay Satu diharapkan dapat mendukung manajemen likuiditas yang efisien, perencanaan kas yang efektif, serta mengurangi terjadinya fraud atau kecurangan.