KBRN, Pekanbaru : Pada bulan Januari tahun 2025, realisasi belanja Satuan Kerja Kementerian Lembaga (K/L) lingkup KPPN Pekanbaru mencapai Rp1.580.345.067.688,00 atau 8,25 persen terhadap pagu anggaran 2025. Belanja terbesar yang direalisasikan adalah Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp1.399.727.501.700,00 dengan rincian Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp128.983.116.500,00 (3,51%), Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp762.945.746.000,00 (13,05%), Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Insentif Fiskal belum ada realisasi, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp502.641.134.000,00 (19,68%), dan Dana Desa sebesar Rp5.157.505.200,00 (0,86%).

Hal itu dikatakan oleh Kepala KPPN Pekanbaru, Arif Khuzaini, Jumat (7/3/2025) di Pekanbaru.

Dia mengatakan bulan Januari 2025, Belanja Pegawai pada satuan kerja Pemerintah Pusat yang berada di Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, dan Kab Siak sebesar Rp148.784.529.866,00 (5,70%), Belanja Barang sebesar Rp 31.686.684.122,00 (1,25%), dan Belanja Modal sebesar Rp 146.352.000,00 (0,02%). Realisasi Belanja Pegawai terbesar pada satuan kerja KOREM-031/WB DAM-I/BB yakni sebesar Rp24.033.188.101,00 atau 8,10% dari pagu belanja. Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja barang dipegang oleh satker Biro Logistik POLDA RIAU yakni sebesar Rp10.459.651.260,00 atau 19,20 % dari pagu belanja barang. Realisasi belanja modal terbesar pada bulan Januari 2025 terdapat di satker PENGADILAN NEGERI BANGKINANG yakni sebesar Rp49.050.000,00 atau 7,80 % dari pagu belanja modal. Efisiensi anggaran pada satuan kerja pemerintah pusat difokuskan pada Belanja Modal dan beberapa komponen Belanja Barang.

Kemudian, realisasi penyaluran DAU terbesar terdapat pada DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, yakni sebesar Rp762.945.746.000,00 atau 16,67% dari pagu. Realisasi DBH mencapai Rp 128.983.116.500,00 atau 10% dari pagu, keseluruhan realisasi DBH tersebut berupa DBH Sumber Daya Alam yang terbagi kepada 6 pemda yang menjadi wilayah kerja KPPN Pekanbaru, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Realisasi penyaluran terbesar DAK Non Fisik terdapat pada BOS Reguler, yakni sebesar Rp 475.814.800.000,00 atau 47,90% dari pagu yang terealisasi di Januari 2025, BOS PAUD sebesar Rp 18.552.584.000,00 atau 45,20% dari pagu yang terealisasi, dan BOS Kesetaraan terealisasi sebesar Rp 8.273.750.000,00 atau 43,81% dari pagunya. Realisasi penyaluran Dana Desa pada bulan Januari 2025 baru mencakup kabupaten Kampar. Penyaluran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) diharapkan sejalan dengan prinsip desentralisasi untuk mendukung daerah untuk pemulihan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan sosial.

"Marketplace Digital Payment atau DIGIPay Satu terus dikampanyekan oleh KPPN Pekanbaru sehingga dapat dimanfaatkan satuan kerja mitra KPPN Pekanbaru dan UMKM Penyedia Barang dan Jasa rekanan satuan kerja. Transaksi DIGIPay Satu satker mitra kerja KPPN Pekanbaru dari awal tahun 2025 berasal dari beberapa satuan kerja yang aktif menggunakan DIGIPay Satu," jelasnya.

Program efisiensi anggaran tidak membatasi transaksi DIGIPay Satu tersebut. Akses UMKM bertransaksi dengan satuan kerja untuk transaksi dengan minimal nilai rupiah yang efisien. Cara berbelanja di DIGIPay Satu mendorong efisiensi belanja satuan kerja karena sudah berbasiskan komunikasi dengan platform market place digital. Peluang bagi vendor atau UMKM untuk menjadi rekanan di banyak satuan kerja sangat terbuka. Disamping itu, DIGIPay Satu dapat memudahkan satuan kerja dalam proses pengadaan dan pelaporan.

Upaya penambahan jumlah satuan kerja dan vendor terus dilakukan oleh KPPN Pekanbaru agar manfaat dari implementasi DIGIPay Satu dirasakan oleh semua pihak, terutama di masa efisiensi anggaran. Implementasi DIGIPay Satu diharapkan dapat mendukung manajemen likuiditas yang efisien, perencanaan kas yang efektif, serta mengurangi terjadinya fraud atau kecurangan.