RRI.CO.ID, Pekanbaru - Dalam rangka penajaman tugas dan fungsi sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor di daerah serta meningkatkan sinergi dengan satuan kerja, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru menyelenggarakan Press Conference Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode sampai dengan 31 Mei 2026 pada tanggal 26 Juni 2026. Kegiatan Press Conference Kinerja APBN sampai dengan Bulan Mei 2026 dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Peraturan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan dan Bimbingan Teknis IKPA secara luring pada hari Jumat 26 Juni 2026 Pukul 09.00 WIB dengan mengundang 30 satuan kerja lingkup KPPN Pekanbaru.

Tri Widiyono selaku Kepala KPPN Pekanbaru menyampaikan bahwa wilayah kerja KPPN Pekanbaru terbagi atas 6 wilayah, yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan; dan Kabbupaten Siak serta Pemerintah Provinsi Riau, yang terdiri dari 292 Satuan Kerja dari 44 Kementerian/Lembaga dengan total alokasi pagu APBN T.A. 2026 sebesar Rp16,65 Triliun.

"Alokasi Pagu APBN TA 2026 tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp6,98 triliun atau 41,92 persen dan Transfer Ke Daerah Sebesar Rp9,67 Triliun Atau 58,08 persen," jelasnya.

Dikatakan, belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp2,70 triliun (38,72%) yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,63 triliun, belanja barang sebesar Rp0,76 triliun, belanja modal sebesar Rp0,31 triliun, dan belanja bansos sebesar Rp0,004 triliun. Untuk TKD s.d. 31 Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp4,41 triliun (45,62%) yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp0,44 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,62 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Rp1,19 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp0,16 triliun.

"Dari realisasi APBN s.d Bulan Mei 2026 didapat bahwa Belanja Pemerintah Pusat mengalami Belanja K/L mengalami pertumbuhan positif yaitu 47,50 persen secara tahunan yang dipicu oleh peningkatan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal," jelasnya, Selasa 7 Juli 2026.

Disamping itu, TKD mengalami pertumbuhan negatif yaitu 6,82% (YOY) dimana hal tersebut dipicu karena pemotongan drastis pada Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Desa. Secara keseluruhan realisasi dana APBN yang dikelola KPPN Pekanbaru s.d Mei 2026 mengalami peningkatan sebesar 8,33% (YoY).

Sebagai penutup, Kepala KPPN Pekanbaru berharap agar satuan kerja dapat semakin memahami mekanisme penilaian IKPA serta menerapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Selain itu, pentingnya sertifikasi bagi Pejabat Perbendaharaan yakni KPA, PPK, PPSPM maupun Bendahara perlu menjadi perhatian satuan kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

"Dengan didukung SDM yang kompeten serta komitmen seluruh satuan kerja dalam meningkatkan kualitas IKPA, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 semakin optimal, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil," urainya.

Press Conference Kinerja APBN yang disampaikan oleh Kepala KPPN Pekanbaru bertujuan untuk menginformasikan kinerja APBN mulai dari awal Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Mei 2026 kepada seluruh stakeholders strategis lingkup KPPN Pekanbaru. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala KPPN Pekanbaru juga menyampaikan bahwa seluruh layanan pada KPPN Pekanbaru tidak dipungut biaya serta Komitmen Anti Gratifikasi Pegawai KPPN Pekanbaru kepada para peserta kegiatan.