RRI.CO.ID, Pekanbaru – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut berlaku efektif sejak 19 Februari 2026 untuk masa jabatan 2026–2031.

Pelantikan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, yang mewakili Presiden RI. Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.

“Negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi juga harus membangun daya tahan sosial dan daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman dari berbagai risiko sosial ekonomi. Dalam konteks tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dinilai memiliki peran strategis dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kematian yang berpotensi menurunkan kesejahteraan keluarga.

Dalam susunan baru tersebut, Dedi Hardianto ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. Sementara itu, Presiden menunjuk Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro. Direktur Utama akan didampingi enam direktur, yakni Ihsanudin (Perencanaan Strategis dan TI), Harjono Siswanto (Human Capital dan Umum), Agung Nugroho (Kepesertaan), Trisna Sonjaya (Pelayanan), Eko Purnomo (Pengembangan Investasi), serta Bambang Joko Sutarto (Keuangan).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan dan menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C: Coverage, Care, dan Credibility.

Prioritas Coverage difokuskan pada perluasan kepesertaan, khususnya pekerja informal, bukan penerima upah, dan pekerja migran. “Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Care diwujudkan melalui penguatan kualitas layanan berbasis inovasi dan transformasi digital, termasuk percepatan proses klaim dan penguatan manfaat tambahan seperti perumahan melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Adapun Credibility difokuskan pada penguatan tata kelola, integrasi data, kepatuhan (compliance), serta pengelolaan investasi yang prudent dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik.

Menanggapi kepemimpinan baru tersebut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh arah strategis nasional yang telah ditetapkan.

“Kami di daerah siap menerjemahkan strategi 3C ke dalam langkah konkret, khususnya dalam memperluas kepesertaan pekerja sektor informal dan UMKM di Pekanbaru dan sekitarnya. Masih banyak pekerja yang belum terlindungi, dan ini menjadi fokus kami,” ujar Ruszian Dedy.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat kualitas layanan klaim agar semakin cepat, mudah, dan transparan, sejalan dengan semangat Care yang ditekankan Direksi baru. Selain itu, peningkatan literasi dan edukasi jaminan sosial kepada pemberi kerja dan pekerja akan terus digencarkan.

“Kepemimpinan baru ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap pekerja merasakan langsung manfaat kehadiran negara melalui BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Dengan sinergi antara pusat dan daerah serta dukungan Dewan Pengawas yang baru, BPJS Ketenagakerjaan optimistis mampu memperluas perlindungan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi nasional secara berkelanjutan.