Pemprov dan DPRD Riau Sinergi Genjot PAD, MBG Dinilai Berdampak Positif

RRI.CO.ID, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis nasional dinilai tidak hanya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat efisiensi anggaran daerah karena mampu mengurangi beban belanja pemerintah, khususnya untuk kebutuhan makan dan minum di sekolah berasrama.

"Kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk biaya makan minum sekolah berasrama (Boarding School)," kata SF Hariyanto.

Ia juga meluruskan informasi yang berkembang terkait penurunan retribusi kantin sekolah akibat pelaksanaan program MBG. Menurutnya, penurunan retribusi yang terjadi tidak signifikan jika dibandingkan dengan besarnya efisiensi anggaran yang diperoleh pemerintah daerah.

"Saya meluruskan informasi yang berkembang. Saat itu Ketua Pansus Optimalisasi PAD, Pak Abdullah, memberi saran dan mempertanyakan soal penurunan retribusi, salah satu parameternya dari penerimaan retribusi kantin sekolah. Namun penurunan itu tidak signifikan dibanding efisiensi yang sangat besar mencapai Rp45 miliar dari adanya program MBG," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemprov Riau dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor retribusi.

Ia mengakui sempat memberikan masukan dalam rapat paripurna terkait penurunan penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, ia mendorong 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi retribusi untuk lebih maksimal dalam menggali sumber pendapatan daerah.

"Memang saya sempat mempertanyakan dan memberi saran terkait kontribusi retribusi saat paripurna. Saya mendorong agar 28 OPD yang memiliki potensi retribusi dapat memaksimalkan pendapatan daerah dari sisi retribusi," ujarnya.

Abdullah juga mengapresiasi langkah Plt Gubernur Riau yang berencana memberdayakan kantin sekolah sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat berjalan selaras dengan program MBG dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kami mendukung semangat Plt Gubernur dalam memberdayakan kantin sekolah. Karena ini bersinergi dengan rencana program BGN, tentu hal ini akan kita kawal bersama," ucap Abdullah.

Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa anggapan program MBG menyebabkan penurunan PAD tidak tepat. Ia justru melihat adanya peluang peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor pajak yang terdampak oleh aktivitas ekonomi yang tumbuh melalui program tersebut.

"Bahkan, berpotensi mengalami peningkatan PAD dari berbagai sektor, misalnya pajak bahan bakar kendaraan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bea balik nama kendaraan. Jadi tidak benar MBG berdampak terhadap penurunan PAD. Yang mengalami penurunan hanya retribusi dan itu pun jumlahnya tidak signifikan," tuturnya.

Ke depan, DPRD Riau dan Pemprov Riau berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mengoptimalkan potensi retribusi daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Bumi Lancang Kuning.