DPRD Riau Tanggapi Isu Penghentian Program Makan Bergizi Gratis
- 15 Jun 2026 16:31 WIB
- Pekanbaru
RRI.CO.ID, Pekanbaru - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, menanggapi isu yang berkembang terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada aspirasi masyarakat yang secara langsung meminta program tersebut dihentikan.
Menurut Ginda, mayoritas masukan yang diterima justru bersifat dukungan terhadap keberlanjutan program, meskipun disertai catatan perlunya perbaikan dalam pola pelaksanaan di lapangan. Ia menyebut bahwa evaluasi lebih penting daripada penghentian program.
“Kalau MBG itu ditutup, terkait tuntutan ya, saya rasa tadi saya banyak update, statement semuanya tidak ada yang mau ditutup. Semuanya mendukung, hanya menyampaikan polanya mungkin dirubah, atau oknum-oknumnya segera ditindak,” ujar Ginda, Senin 15 Juni 2026.
Ia juga mengklaim bahwa dari komunikasi pribadi yang diterimanya melalui WhatsApp, tidak ada masyarakat yang secara eksplisit meminta agar program MBG dihentikan. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penolakan terhadap program tidak dominan di masyarakat.
“Tidak ada satu masyarakat pun yang di WA pribadi saya menyatakan untuk ditutup. Artinya itu sudah nampak, itu baru dari saya, mungkin dari dewan lain ada juga, tidak ada yang menyatakan untuk ditutup,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ginda menilai bahwa perhatian utama publik seharusnya bukan pada penghentian program, melainkan pada perbaikan sistem agar lebih tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan pelaku usaha kecil dalam ekosistem program tersebut.
“Malahan untuk diperbaiki, diberi masukan, kalau bisa jangan pengusahanya, tapi kasihlah yang dibawa-bawa sana. Itu pada penjaga kantinnya, orang kantinnya yang punya kantin, ataupun UMKM, lebih ke sana sebenarnya,” jelasnya.
Ke depan, ia menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis perlu terus dijalankan dengan pengawasan yang lebih ketat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas tanpa merugikan pihak-pihak kecil yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....