KBRN, Bangka : Wajib pajak pemilik rumah makan atau restoran di Kabupaten Bangka diharapkan dapat melaporkan omset secara benar kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka. Hal itu penting dilakukan mengingat akan sangat berpengaruh pada capaian Pendapatan asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

"Kita mengimbau ke masyarakat khususnya agar patuh membayar pajak. Seperti wajib pajak restoran atau rumah makan, agar dapat melaporkan omset secara benar kepada BPPKAD," kata Kepala BPPKAD z Bangka, Hariyadi, kepada RRI.co.id, di Sungailiat, Kamis (27/2/2025).

Hariyadi menegaskan jika Pemerintah Kabupaten Bangka telah memberinya kelonggaran yang sangat besar kepada wajib pajak rumah makan atau restoran.

"Kalau dulu nilai kena pajaknya jika omset per bulan Rp1 juta, nah aturan baru sekarang kalau omset Rp1 juta belum kena pajak cuma harus melaporkan, sekarang yang omsetnya mencapai Rp10 juta baru dikenakan pajak," ujarnya.

Selain itu disampaikan Hariyadi, jika BPPKAD Kabupaten Bangka sebenarnya sudah memasang 'tapping box' di banyak rumah makan atau restoran. Namun upaya tersebut sepertinya tidak didukung kepatuhan para wajib pajak untuk menginput data transaksi secara real time.

"Jadi itu lah, kita sudah memasang tapping box di banyak rumah makan dan restoran, tapi banyak wajib pajak yang tidak patuh, tidak menginput data-data transaksi secara real time atau harian ke atas tersebut, sehingga walaupun sudah kita pasang tapping box, hasilnya masih belum optimal," ucapnya.

Pantauan RRI.co.id, di salah satu rumah makan di Sungailiat yang terpasang tapping box, tampak kasir rumah makan tidak langsung menginput data transaksi yang cukup banyak hari itu ke tapping box. Saat ditanya mengapa demikian dia beralasan hanya menjalankan perintah atasan.

"Iya Pak kita yang input bos saya tidak real time, kalau tapping box ini kurang lebih udah setahun lebih di sini," kata kasir rumah makan yang enggan menyebut namanya tersebut.