RRI.CO.ID, Banyuasin - Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima bantuan Presiden atau Banpres senilai Rp15 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutlah. Pengelolaan bantuan tersebut akan dilaksanakan oleh empat organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan bantuan tersebut baru diterima pemerintah daerah sekitar satu minggu sebelum disampaikan kepada publik. Dana itu akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanggulangan karhutlah.
"Memang kita mendapat Banpres sebesar Rp15 miliar langsung dari Presiden," kata Erwin, di Pangkalan Balai, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Bupati telah menyusun pembagian pelaksanaan bantuan agar penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas masing-masing perangkat daerah. Empat OPD yang terlibat memiliki peran dalam mendukung penanggulangan karhutlah.
Empat OPD tersebut terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Kesehatan. Pelibatan lintas sektor tersebut diarahkan agar penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada proses pemadaman.
"Yang akan melaksanakan Banpres ini ada empat OPD," ujarnya.
BPBD akan berperan dalam mendukung penanganan kebencanaan dan kebutuhan pemadaman di lapangan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dapat mendukung kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran.
Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan tersebut. Keduanya memiliki peran dalam mendukung penanganan dampak yang ditimbulkan karhutlah terhadap masyarakat.
Erwin mengatakan pengelolaan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di lapangan. Pemerintah daerah menargetkan dukungan tersebut dapat memperkuat respons terhadap kebakaran sekaligus membantu penanganan dampaknya.
Selain kebutuhan operasional, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan perlengkapan dan armada yang diperlukan dalam penanggulangan karhutlah. Penggunaan anggaran akan diarahkan agar penanganan dapat dilakukan secara efektif dan cepat.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai penanganan karhutlah membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kolaborasi empat OPD tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak.
Dengan adanya tambahan dukungan melalui Banpres senilai Rp15 miliar, pemerintah daerah akan mengoptimalkan penanganan sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing OPD. Pengelolaan bantuan juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemadaman, serta penanganan dampak karhutlah di Kabupaten Banyuasin.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....