Kabut Asap di Sumsel Menebal, Ratusan Milyar Bantuan Presiden Dipertanyakan
- 01 Okt 2026 09:58 WIB
- Palembang
RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) didesak untuk melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhula) yang terus mengkhawatirkan.
Kondisi kabut asap yang kian menebal ditiap harinya hingga masuk dalam kategori sangat membahayakan bagi kesehatan terus dirasakan hampir seluruh masyarakat khususnya di Kota Palembang.
Berkaitan dengan hal ini, Lembaga Bantuan Hukum mempertanyakan pertanggungjawaban dari bantuan pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo hingga ratusan milyar untuk penanganan karhutla.
Ketua LBH Palembang, Ipan Widodo, mengatakan, Pemprov Sumsel harus bertanggung jawab untuk percepatan masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya saat ini penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga mengakibatkan ancaman kesehatan harus menjadi perhatian dan tanggung jawab Pemprov Sumsel.
"Artinya dengan dana yang sudah disalurkan Pemprov Sumsel harus cepat dalama penanganan. Ini bukan soal bangaimana bantuan bencana itu digunakan untuk darurat dengan katan lain cepat," tegasnya, Kamis, 1 Oktober 2026.
Sementara itu sejalan dengan LBH Palembang, Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Selatan, Permana, dalam keterangannya kepada RRI juga menegaskan perlu adanya kebijakan yang cepat dalam penggunaan anggaran tersebut. Dirinya juga mengatakan jika dana bantuan tersebut diperuntukan sebagai anggaran darurat.
"Ini kan bantuan bencana yang kita ketahui sudah sangat membahayakan, harusnya kebijakan dari penggunaan anggaran ini cepat," tegasnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa Gubernur Sumsel dalam hal ini selaku pemangku kebijakan harus benar - benar cepat dan tepat.
"Yang namanya bantuan darurat tidak ada yang lambat. Kita tahu kondisi saat ini makin membahayakan. Kebijakannya juga harus cepat dan tepat, masyarakat bergantung dengan hasilnya," tambahnya.
Hingga saat ini kondisi kabut asap terus menebal bahkan sangat mengganggu aktifitas masyarakat.
Permana juga menyayangkan masih adanya sekolah yang beraktifitas, hal ini dipandang perlu adanya percepatan dari kebijakan aturan jam masuk sekolah atau libur karena ancaman kabut asap.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....