Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim Minta Rencana Gambut Diwujudkan di Lapangan

RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendorong pengelolaan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Saleh–Sungai Sugihan melalui aksi nyata. Rencana pengelolaan tersebut diharapkan mampu menekan risiko kebakaran dan menjaga ekosistem gambut.

Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim menyampaikan hal tersebut saat membuka konsultasi publik di Airish Hotel, Selasa, 1 September 2026. Ia meminta hasil perencanaan dapat diterapkan dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

Erwin menegaskan rencana pengelolaan gambut tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Pemerintah harus menerjemahkan perencanaan tersebut menjadi program nyata di lapangan.

"Jangan sampai rencana ini hanya menjadi dokumen," kata Erwin.

Menurut Erwin, pengendalian risiko kebakaran membutuhkan perhatian terhadap kondisi tata air gambut. Pencegahan juga harus melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.

Ia menjelaskan pengelolaan gambut perlu menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ketahanan ekosistem harus berjalan bersama dengan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan warga.

Erwin menilai pendekatan sektoral tidak cukup untuk mengelola kawasan gambut. Pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan harus menjalankan peran secara bersama.

Pengelolaan KHG membutuhkan program yang terarah pada tata air, pencegahan kebakaran, dan kesiapsiagaan. Pemulihan ekosistem juga perlu disiapkan apabila terjadi gangguan lingkungan.

"Yang paling penting adalah pelaksanaannya di lapangan," ujarnya.

Kepala Bappeda Litbang Banyuasin dr. Rini Pratiwi mengatakan konsultasi publik menyatukan pemahaman berbagai pihak. Kegiatan tersebut menjadi ruang pembahasan untuk menjaga gambut dan manfaatnya bagi masyarakat.

Rini menyebut pengelolaan gambut harus mengutamakan keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan kawasan KHG Sungai Saleh–Sungai Sugihan.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak terkait pengelolaan ekosistem gambut. Peserta berasal dari pemerintah daerah, kementerian, mitra pembangunan, dan Forum Gambut Kabupaten Banyuasin.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH turut mengikuti kegiatan melalui konferensi video. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin serta ICRAF Indonesia juga menghadiri konsultasi tersebut.

Pemkab Banyuasin berharap rencana pengelolaan KHG menghasilkan langkah terintegrasi. Pemerintah ingin perlindungan gambut, pencegahan kebakaran, dan kesejahteraan masyarakat berjalan secara berkelanjutan.