RRI.CO.ID, Palembang - Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Sumatera Selatan mencatat progres positif dengan capaian pendataan lapangan hampir 80 persen hingga bulan kedua tahap monitoring dan evaluasi. Capaian tersebut menempatkan Sumsel dalam tiga besar provinsi dengan progres pendataan tertinggi secara nasional.

Capaian itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu SE 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel di Palembang, Kamis, 30 Juli 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menegaskan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis dalam menyediakan data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

"Data yang akurat dan berkualitas adalah landasan utama untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan daya tarik investasi, serta menggenjot kesejahteraan masyarakat," ujar Edward saat membuka rakor.

Edward mengatakan, integrasi data BPS selama ini telah memberikan dampak konkret bagi Pemprov Sumsel, salah satunya dalam mendukung keberhasilan pengendalian inflasi daerah. Karena itu, kesuksesan SE 2026 membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW.

Meski progres pendataan Sumsel telah mencapai hampir 80 persen, Edward menyebut masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Di antaranya akses menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah perbatasan antardaerah, pendekatan terhadap pelaku ekonomi digital dan korporasi besar, serta kekhawatiran responden dalam memberikan data secara jujur.

"Melalui forum ini, kita petakan kendala dan rumuskan solusi bersama agar capaian pendataan bisa segera menyentuh minimal 99 persen," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumsel, Moh. Wahyu, mengapresiasi komitmen Pemprov Sumsel dalam mendukung pelaksanaan SE 2026. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui penerbitan Keputusan Gubernur Sumsel tentang Pembentukan Tim Terpadu Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Wahyu menjelaskan, SE 2026 bertujuan memetakan lanskap ekonomi nasional secara komprehensif. Pendataan mencakup perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045.

Menurut Wahyu, hasil sementara pendataan menunjukkan potensi usaha di Sumatera Selatan cukup besar dan dinamis. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam melihat kondisi serta perkembangan sektor ekonomi di daerah.

Menanggapi kekhawatiran sebagian pelaku usaha terkait keamanan data, BPS memastikan informasi yang diberikan responden mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Masyarakat dan para pelaku usaha tidak perlu khawatir. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin penuh oleh undang-undang dan sistem keamanannya terjaga," imbau Wahyu.

Ia menambahkan, BPS Sumsel berkomitmen menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data yang dihasilkan sekaligus mendukung kebutuhan para pengambil kebijakan dalam merumuskan program pembangunan ekonomi daerah.