RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat transformasi digital sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Penerapan Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Palembang, Rabu, 29 Juli 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan implementasi pemerintahan berbasis digital.

Dalam sambutannya, Edward Candra menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi informasi, tetapi mencakup perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari pola kerja, integrasi data, penguatan infrastruktur digital hingga peningkatan kompetensi aparatur sipil negara.

"Penerapan Pemerintah Digital adalah transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan pola kerja, integrasi data, penguatan infrastruktur digital, hingga peningkatan kompetensi SDM. Ini adalah instrumen penting untuk memangkas birokrasi dan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, serta responsif," tegas Edward Candra.

Edward menambahkan, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang saling terhubung.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan indikator evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital sebagai acuan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola digital di Sumatera Selatan.

"Diskominfo memiliki peran strategis sebagai penggerak. Namun, kunci utamanya tetap pada sinergi dan kolaborasi antar-perangkat daerah. Kita targetkan capaian Indeks Pemerintahan Digital Sumsel tahun 2026 ini meraih hasil maksimal dan membawa dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Rika Efianti, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terhadap konsep, kebijakan, dan implementasi pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kegiatan itu juga menjadi sarana memperkuat kolaborasi antarinstansi melalui integrasi data dan pengembangan layanan digital.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintahan. Kami berharap peserta dapat mempraktikkan tata kelola digital yang terpadu sehingga tidak ada lagi sistem yang berjalan sendiri-sendiri (silo system)," ujar Rika Efianti.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yakni Komagi Dinar Primasta, Auliana Rahma Hafizhah, dan Arlina Alfiani Chandra. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memperkuat implementasi pemerintahan digital di seluruh wilayah Sumatera Selatan.