RRI.CO.ID, Musi Banyuasin - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) meluruskan informasi yang menyebut daerah itu memiliki sekitar 19 ribu anak putus sekolah. Angka tersebut dipastikan bukan data riil, melainkan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjalani verifikasi dan validasi.

Kepala Disdikbud Muba, Yayan, mengatakan klarifikasi perlu disampaikan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan akurat. Menurutnya, data yang beredar berpotensi menimbulkan persepsi keliru apabila tidak dijelaskan secara menyeluruh.

"Angka yang beredar bukan merupakan data riil anak putus sekolah, melainkan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari dashboard nasional dan masih harus diverifikasi," katanya dalam rilis yang diterima RRI, Minggu, 26 Juli 2026.

Yayan menjelaskan data ATS merupakan daftar awal yang disiapkan pemerintah sebagai dasar penanganan. Setiap nama harus diverifikasi untuk memastikan kondisi pendidikan yang sebenarnya di lapangan.

Ia menyebut data awal ATS di Musi Banyuasin berjumlah 14.193 anak, bukan sekitar 19 ribu anak sebagaimana diberitakan. Hingga Juli 2026, verifikasi telah dilakukan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat di seluruh 15 kecamatan.

Hasil pendataan menunjukkan sebanyak 11.885 data atau sekitar 84 persen telah selesai diverifikasi. Sementara 2.308 data atau sekitar 16 persen masih menjalani proses verifikasi.

"Hasil dari verifikasi itu mencapai 11.885 data atau sekitar 84 persen, sedangkan 2.308 data atau sekitar 16 persen masih dalam proses verifikasi," ujarnya.

Menurut Yayan, hasil verifikasi menemukan banyak anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS ternyata telah kembali bersekolah. Sebagian lainnya telah lulus, melanjutkan pendidikan, atau berpindah ke pondok pesantren yang tercatat dalam sistem pendataan pendidikan.

Namun, perubahan status tersebut belum sepenuhnya tercermin pada dashboard ATS nasional. Kondisi itu terjadi karena sistem pemerintah pusat masih dalam tahap penyempurnaan sehingga hasil verifikasi daerah belum seluruhnya tersinkronisasi.

Akibatnya, dashboard nasional masih menampilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan kondisi riil di lapangan. Disdikbud Muba telah berulang kali menyampaikan persoalan itu kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan.

"Sejak awal kami terus berkoordinasi dengan BPMP Provinsi Sumatera Selatan terkait kendala sinkronisasi data ini. Kami berharap sistem nasional dapat segera disempurnakan agar kondisi riil di lapangan dapat tergambarkan secara akurat," ujarnya.

Selain memperbarui data, Disdikbud Muba bersama staf khusus dan tim ahli bupati terus melakukan pendampingan terhadap anak yang masih berstatus ATS. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan rumah, pendampingan keluarga, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi agar anak kembali mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan.

Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan melaksanakan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sebagai langkah mempercepat penanganan anak yang belum mengenyam pendidikan. Program tersebut diharapkan mampu mengembalikan hak belajar anak melalui dukungan keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat.

"Keberhasilannya memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk keluarga, pemerintah desa, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Kami memastikan Pemkab Muba melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus bekerja maksimal agar semakin banyak anak kembali mengenyam pendidikan," tegasnya.

Yayan mengajak seluruh pihak, termasuk media massa, menyampaikan informasi berdasarkan data yang telah diverifikasi. Menurutnya, klarifikasi ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin.