RRI.CO.ID, Palembang - Polda Sumatera Selatan memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital melalui penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Polri Inaproc dan Katalog Elektronik Versi 6. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Komitmen itu diwujudkan melalui Sosialisasi SPSE Polri Inaproc dan Katalog Elektronik Versi 6 yang digelar Slog Polri di Ballroom Hotel Aston Palembang, Senin, 20 Juli 2026. Kegiatan dipimpin Kabag Ada Slog Polri Brigjen Pol. Hery Santoso bersama tim Slog Polri.

Sosialisasi diikuti Karolog Polda Sumsel Kombes Pol. Budi Santosa, para kepala bagian logistik, pejabat pengadaan, serta operator SPSE dari seluruh satuan kerja dan Polres jajaran Polda Sumatera Selatan. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan terbaru, penggunaan aplikasi, serta penyesuaian regulasi.

Implementasi SPSE Polri Inaproc dan Katalog Elektronik Versi 6 diharapkan mampu menciptakan proses pengadaan yang lebih efektif, transparan, kompetitif, dan akuntabel. Sistem tersebut juga mendukung percepatan transformasi digital dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Karolog Polda Sumsel Kombes Pol. Budi Santosa mengatakan digitalisasi sistem pengadaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Menurutnya, penerapan sistem tersebut akan membuat proses pengadaan di lingkungan Polda Sumsel semakin transparan, efisien, dan sesuai ketentuan.

"Digitalisasi sistem pengadaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Penerapan SPSE Inaproc dan E-Katalog Versi 6 akan mendorong seluruh proses pengadaan di lingkungan Polda Sumsel menjadi lebih transparan, efisien, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya mengatakan transformasi digital dalam sistem pengadaan merupakan bagian dari implementasi Polri Presisi. Menurutnya, sistem berbasis elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi upaya mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

"Transformasi digital dalam sistem pengadaan merupakan bagian dari implementasi Polri Presisi. Penguatan sistem berbasis elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi langkah nyata mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan," tuturnya.

Polda Sumatera Selatan menyatakan akan terus mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital sesuai kebijakan pemerintah serta Mabes Polri. Melalui sistem pengadaan yang modern dan akuntabel, kualitas tata kelola organisasi, dukungan logistik, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin meningkat.