RRI.CO.ID, Banyuasin - Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan memperketat pengawasan disiplin aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya pegawai yang dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal meski telah melakukan absensi kehadiran.

Komitmen itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banyuasin, Aminuddin, saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Banyuasin, Senin, 20 Juli 2026. Ia menegaskan disiplin aparatur harus tercermin dari kinerja, bukan sekadar kehadiran di kantor.

Aminuddin menyoroti masih adanya oknum ASN yang hanya melakukan absensi pada pagi hari, kemudian meninggalkan kantor untuk urusan pribadi dan kembali saat jam pulang. Menurutnya, pola kerja tersebut bertentangan dengan tanggung jawab aparatur sebagai pelayan masyarakat.

"Disiplin itu bukan sebatas sidik jari di mesin absensi atau sekadar datang, ngopi, lalu pulang tanpa hasil kerja yang jelas. Kehadiran fisik harus berbanding lurus dengan kinerja dan output pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat Banyuasin," ujarnya.

Ia menegaskan perilaku yang mengabaikan tanggung jawab tidak hanya merugikan organisasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, Inspektorat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan memperketat pengawasan disiplin ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain disiplin pegawai, Aminuddin meminta setiap OPD segera menyelesaikan target program kerja triwulan kedua Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, penyelesaian program menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai rencana.

Ia juga meminta kepala OPD dan pejabat pengawas tidak ragu memberikan teguran maupun sanksi secara bertahap kepada ASN yang melanggar aturan disiplin. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.