RRI.CO.ID, Banyuasin - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pendataan tersebut diharapkan menghasilkan gambaran akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran.

Sensus Ekonomi dilaksanakan serentak setiap 10 tahun sebagai bagian dari program statistik nasional. Kegiatan tersebut melengkapi Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian yang juga dilaksanakan secara berkala oleh BPS.

Koordinator BPS Kabupaten Banyuasin untuk Kecamatan Talang Kelapa, Adi Sutardo, mengatakan sensus bertujuan memotret perkembangan aktivitas ekonomi hingga tingkat rumah tangga. Data yang diperoleh akan menggambarkan perubahan struktur usaha dan dinamika perekonomian masyarakat.

"Sensus ekonomi memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian yang menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan," katanya, Jumat, 17 Juli 2026.

Pendataan dilakukan melalui metode door to door dengan mendatangi setiap rumah tangga. Petugas mencatat data kependudukan sekaligus aktivitas ekonomi yang dijalankan seluruh anggota keluarga.

Menurut Adi, seluruh bentuk usaha menjadi objek pendataan tanpa membedakan skala usaha. Pendataan mencakup usaha besar, usaha mikro, pedagang kecil, penjual makanan, usaha daring, hingga usaha rumahan.

Selain aktivitas usaha, petugas juga mengumpulkan data pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan statistik nasional. Informasi tersebut meliputi kondisi kependudukan, sektor pertanian, perkebunan, dan sejumlah indikator sosial lainnya.

"Kami berharap masyarakat memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan," ujarnya.

Adi mengatakan hasil sensus akan menjadi acuan pemerintah dalam membaca perkembangan perekonomian nasional dan daerah. Data tersebut juga menunjukkan perubahan jumlah pelaku usaha, pergeseran sektor ekonomi, serta munculnya jenis usaha baru.

BPS Kabupaten Banyuasin mengajak masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun lebih efektif dan tepat sasaran.