RRI.CO.ID, Banyuasin - Bupati Banyuasin, Askolani, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) percepatan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 di Banyuasin, Senin, 13 Juli 2026.

Rapat diikuti seluruh kepala perangkat daerah, kepala bagian, hingga camat se-Kabupaten Banyuasin. Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi percepatan realisasi anggaran sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Dalam arahannya, Askolani menegaskan setiap kepala perangkat daerah harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan seluruh OPD agar mematuhi aturan administratif maupun teknis dalam setiap pelaksanaan program sehingga kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

”Ikuti aturan secara administratif maupun teknis dengan tepat, sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan meskipun sudah dikerjakan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Selain menekankan kepatuhan terhadap aturan, Askolani meminta seluruh OPD tidak larut dalam keterbatasan anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab dengan semangat mencari solusi melalui peningkatan disiplin, kekompakan, solidaritas, dan koordinasi antarlembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

”Saya harapkan kendati keuangan turun namun pelayanan publik terhadap masyarakat harus meningkat dan di perbarui serta jangan banyak ngeluh. Kita harus fokus lebih disiplin, meningkatkan skill, memperbaiki diri, berintegritas, moralitas, dan lebih bertanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih maksimal dengan memperkuat koordinasi serta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tanpa mengabaikan kualitas, ketepatan sasaran, maupun ketentuan peraturan yang berlaku.

”Setiap OPD harus memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat realisasi anggaran. Jangan sampai ada kegiatan yang tertunda karena persoalan administrasi atau lemahnya koordinasi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.