Peresmian Gedung Baru Kejari OKI Perkuat Pelayanan Hukum Profesional dan Humanis

RRI.CO.ID, OKI - Peresmian gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi tonggak penguatan komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Momentum ini juga diwarnai penguatan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten OKI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelamatan aset daerah.

Peresmian gedung berlangsung dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten OKI sebagai upaya memperkuat kepastian hukum atas aset daerah.

Dalam sambutannya, Kajati Sumatera Selatan Ketut Sumedana menegaskan bahwa gedung baru bukan sekadar menghadirkan fasilitas yang lebih representatif. Menurutnya, bangunan tersebut harus menjadi simbol peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum yang berintegritas.

"Jangan sampai kantornya megah tetapi kinerjanya justru menurun. Gedung baru harus menjadi motivasi untuk meningkatkan integritas, disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang membanggakan bukan bangunannya, tetapi kinerja orang-orang di dalamnya," ujar Ketut, Kamis 2 Juli 2026.

Ia menjelaskan, Kejaksaan saat ini tidak hanya berperan sebagai institusi penegak hukum tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan, mencegah persoalan hukum sejak dini serta menyelamatkan aset negara dan daerah agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Ketut juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian persoalan aset pemerintah. Menurutnya, aset yang bermasalah harus segera dikoordinasikan dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar dapat diamankan dan kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai bentuk kolaborasi tersebut, Kajati Sumatera Selatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri OKI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten OKI menyerahkan secara simbolis sepuluh sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten OKI kepada Bupati OKI, Muchendi Mahzareki.

Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan lima sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten OKI juga memberikan piagam penghargaan kepada Kejari OKI atas peran aktifnya dalam pendampingan Program Strategis Nasional di bidang pertanahan, sementara Pemerintah Kabupaten OKI memberikan penghargaan atas dukungan Kejari dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan dan penertiban aset kendaraan dinas.

Bupati OKI, Muchendi Mahzareki mengatakan pendampingan yang dilakukan Kejaksaan telah memberikan dampak nyata terhadap percepatan inventarisasi, pengamanan dan sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut akan terus diperkuat agar seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum.

"Sejak awal kami menjabat, pengamanan aset menjadi salah satu prioritas. Berkat komunikasi dan pendampingan Kejaksaan, berbagai aset pemerintah berhasil diinventarisasi, disertifikasi, hingga dikembalikan kepada pemerintah daerah. Sinergi ini akan terus kami perkuat agar seluruh aset memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujar Muchendi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri OKI, I Gede Widhartama menegaskan bahwa gedung baru menjadi energi baru bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan.

" Peningkatan fasilitas harus diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur disertai komitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berintegritas serta pendampingan kepada pemerintah daerah," tutur I Gede Widhartama

Peresmian gedung baru Kejari OKI sekaligus menjadi simbol transformasi institusi menuju penegakan hukum yang adaptif, kolaboratif, dan solutif. Kejari OKI juga terus meningkatkan kinerja di bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen serta perdata dan tata usaha negara, termasuk mendampingi pemerintah daerah dalam penertiban ratusan kendaraan dinas dan percepatan sertifikasi aset guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.