Perkuat Integritas Pemerintahan, PA-KPA OKI Dibekali Kompetensi Pengadaan

RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) membekali Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan peningkatan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memperkuat integritas serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis (bimtek) bekerja sama dengan Politeknik Pengadaan Nasional di Ruang Rapat Bende Seguguk, Minggu, 22 Juni 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, Asmar Wijaya, mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis yang menentukan kualitas pembangunan daerah dan pelayanan publik. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dengan menjunjung prinsip efektivitas, efisiensi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan dan akuntabilitas.

Menurut Asmar, kualitas pelaksanaan pengadaan akan berpengaruh langsung terhadap hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi PA dan KPA menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengadaan yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Ia menjelaskan, kesamaan pemahaman di antara pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan sangat diperlukan agar setiap kewenangan dapat dijalankan secara profesional. Dengan pemahaman yang sama, seluruh tahapan pengadaan dapat berjalan sesuai aturan dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaannya.

Melalui bimtek tersebut, para peserta mendapatkan penguatan pemahaman mengenai seluruh siklus pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan mencakup perencanaan dan persiapan pengadaan, proses pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.

Asmar juga meminta seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut secara optimal. Selain memperdalam pemahaman terhadap regulasi, forum itu diharapkan menjadi sarana berbagi pengalaman dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kesamaan pemahaman menjadi penting agar seluruh pejabat yang terlibat dalam pengadaan dapat menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Asmar.

Sementara itu, Direktur Politeknik Pengadaan Nasional, Komala Sari, mengatakan, peningkatan kompetensi bagi PA dan KPA merupakan amanat regulasi sekaligus kebutuhan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Komala, pelatihan tersebut bukan untuk menggurui para pejabat yang telah berpengalaman, melainkan sebagai sarana memperbarui pengetahuan seiring perkembangan regulasi dan praktik pengadaan yang terus berubah. Setiap PA dan KPA,

“Setiap PA dan KPA memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensinya. Ini merupakan tuntutan aturan sekaligus kebutuhan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” kata Komala.

Dalam kesempatan itu, Politeknik Pengadaan Nasional juga menawarkan program beasiswa bagi 30 orang masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab OKI.

Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Langkat, Kabupaten Natuna, dan beberapa kabupaten di Sumatera Barat.