Polda Sumsel Libatkan Ombudsman Evaluasi Pelayanan

RRI.CO.ID, Palembang - Polda Sumatera Selatan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan Program Presisi Polri.

Forum berlangsung di Hotel Emilia Palembang pada Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus penyempurnaan kualitas layanan kepolisian.

Polda Sumsel melibatkan sejumlah pemangku kepentingan eksternal dalam forum tersebut. Mereka berasal dari Ombudsman Republik Indonesia dan kalangan akademisi Universitas Sriwijaya.

Kehadiran pihak eksternal bertujuan memberikan masukan yang objektif dan konstruktif. Masukan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik kepolisian.

Forum diikuti pejabat pelayanan publik dari seluruh jajaran Polda Sumsel. Peserta terdiri atas unsur lalu lintas, reserse, pembinaan masyarakat, hingga pelayanan terpadu.

Wakapolres, kepala bagian perencanaan, dan kepala satuan juga mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi peningkatan layanan.

Kepala Biro Perencanaan Polda Sumsel Kombes Pol Budi Suryanto menilai forum tersebut memiliki peran penting. Menurutnya, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Budi Suryanto mengatakan pihaknya terus membuka ruang untuk menerima masukan publik. "Kami terus melakukan evaluasi agar setiap unit pelayanan dapat bekerja lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik," ujarnya.

Polda Sumsel menilai kualitas pelayanan publik memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah. Layanan yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Selain itu, pelayanan yang cepat dan transparan dapat mendukung stabilitas keamanan. Kondisi tersebut juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya menegaskan pentingnya pelayanan yang mudah diakses masyarakat. Ia mengatakan transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas dalam setiap layanan kepolisian.

Nandang berharap inovasi pelayanan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. "Melalui forum ini, setiap inovasi pelayanan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tuturnya.

Pada akhir kegiatan, peserta menyepakati sejumlah rekomendasi perbaikan pelayanan publik. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai tindak lanjut forum.

Rekomendasi itu menjadi dasar penguatan pelayanan kepolisian yang lebih modern dan profesional. Polda Sumsel menargetkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.