Bentuk Tim Terpadu, Pemkot Palembang Percepat Penanganan Banjir dan Macet

RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kota Palembang mempercepat langkah penanganan banjir dan kemacetan melalui pembentukan tim terpadu lintas organisasi perangkat daerah. Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, di Ruang Musi Lantai 3, Jumat, 29 Mei 2026.

‎

‎Rapat konsolidasi tersebut turut menghadirkan pakar tata kelola air perkotaan Dr. FX Suryadi dari IHE Delft Belanda secara daring. Pertemuan ini difokuskan pada percepatan penanganan titik rawan banjir dan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

‎

Aprizal menegaskan, pembentukan tim terpadu merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah menghadapi persoalan perkotaan secara terintegrasi. Ia menyebut seluruh OPD diminta bergerak cepat sesuai pembagian tugas masing-masing demi memperkuat pelayanan publik.

‎

‎“Wali Kota berpesan agar seluruh pihak bergerak bersama-sama dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh OPD harus siap siaga sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ungkapnya.

‎

‎Menurut Aprizal, setiap perangkat daerah telah mendapatkan wilayah penanganan dan tanggung jawab teknis untuk mempercepat respons lapangan. Skema tersebut mencakup identifikasi penyebab genangan, penanganan kemacetan, hingga upaya mitigasi dampak terhadap masyarakat.

‎

‎Selain itu, Dinas Perhubungan mendapat peran dalam pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak serta mendukung proses evakuasi warga saat banjir terjadi. Dishub juga disiapkan untuk membantu penyediaan lokasi pengungsian, distribusi logistik, dan koordinasi teknis penanganan genangan.

‎

‎Pada aspek penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperkuat kesiapsiagaan melalui mobil pompa, mesin portable, dan tim evakuasi warga rentan. Damkar juga akan menangani laporan kemunculan hewan liar seperti ular dan biawak melalui layanan darurat 112.

‎

‎Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas memperkuat penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat secara berkala. Informasi cuaca, titik genangan, hingga perkembangan penanganan lapangan akan disampaikan melalui berbagai kanal resmi pemerintah.

‎

‎Pengamanan fasilitas umum serta pengaturan aktivitas masyarakat di lokasi terdampak melibatkan Satpol PP bersama OPD lainnya. Di sisi lingkungan, DLHK difokuskan pada pemetaan titik rawan akibat sampah serta peningkatan sarana pendukung kebersihan.

‎

‎Untuk aspek sosial, Dinas Sosial mengerahkan personel Taruna Siaga Bencana yang bersiaga selama 24 jam di kawasan rawan banjir. Pemerintah Kota Palembang berharap pola kerja terpadu ini mampu mempercepat penanganan banjir dan kemacetan sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin.