Pemprov Sumsel Perkuat Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

RRI.CO.ID, Palembang - Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan, Edward Candra, menegaskan, reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas harus benar-benar diterapkan dalam budaya kerja aparatur sipil negara, bukan sekadar menjadi slogan administratif.

Hal tersebut disampaikan Edward saat mengikuti kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring dari Ruang Rapat Bina Praja, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurutnya, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

“Dalam reformasi birokrasi masih banyak hal yang harus diperbaiki. Zona Integritas harus dimulai dari pimpinan agar benar-benar menjadi budaya kerja, bukan hanya slogan,” tegas Edward Candra.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), yang menurutnya harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan.

Edward berharap seluruh peserta asistensi dapat memahami materi dengan baik sehingga mampu menerapkannya dalam pengelolaan instansi yang lebih profesional dan berAKHLAK.

Dalam sosialisasi tersebut, KemenPAN-RB juga menyampaikan sejumlah aturan penting terkait pengusulan unit kerja dan satuan kerja untuk evaluasi Zona Integritas tahun 2026.

Pengusulan dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 30 Juni 2026 melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional secara daring.

Setiap instansi pemerintah hanya diberikan satu kali kesempatan melakukan submit pengusulan. Setelah dikirim, sistem akan otomatis terkunci dan tidak dapat diubah kembali.

Karena itu, seluruh instansi diminta cermat dan teliti sebelum melakukan pengajuan unit kerja untuk evaluasi Zona Integritas.